TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – – Kantor Kesyahbandar dan otoritas pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, menepis tudingan terkait dugaan permainan dengan perusahaan kapal yang beroperasi tanpa Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), sesuai dengan Trayeknya, Jum’at (26/08).

Kepala KSOP melalui Kasubag TU Uripno mengatakan bahwa tidak ada permainan dengan para pengusaha.

“Permainan apa?,Apa yang mau dimainkan, silakan ditanyakan kepada perusahaan itu, apakah mereka ada bermain dengan orang KSOP. SIUPAL itu semua dari pusat, mereka telah melaporkan bahwa perusahaan itu mau melayani masyarkat antar kabupaten atau kota, dari pelabuhan A ke pelabuhan B, lalu pusat menyetujui. “Ungkap uripno di Ruang Kerjanya.

Setelah pusat menyetujui, kata Uripno mereka akan menyurati KSOP untuk memantau, apakah kapal-kapal itu layak apa tidak. Menurutnya semua urusan perusahaan itu, melalui pusat.

“Kita bekerja sesuai aturan, tidak ada istilah kita dikasih uang keringat ataupun uang rokok itu. Tidak ada,”tegasnya.

Kemudian Persoalan SIUPAL ini sebenarnya berdasarkan temuan Ombudsman yang menyatakan bahwa ada kewenangan Pusat yang dilimpahkan ke Daerah yang tidak berjalan,” Masa pusat mau disalahkan, kan daerah. Kita ini orang pusat,” Ungkapnya.

Sayangnya penjelasan Uripno tentang SIUPAL justru bertentangan dengan UU no 17 Tahun 2008, dimana dalam pasal 28 ayat 1 poin 2 mengatakan bahwa izin usaha angkutan laut diberikan oleh Gubernur yang bersangkutan bagi Badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi.

Begitu juga dengan ijin kelayakan berlayar, pihaknya tidak mengacu kepada SIUPAL dari gubernur sesuai dengan amanat uu no 17 Tahun 2008, pasal 28 Ayat 1 poin 2 yang mengatakan bahwa izin usaha angkutan laut diberikan oleh Gubernur yang bersangkutan bagi Badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi.

“Kami cukup dengan SIUPAL dari Pusat,”ungkap Uripno. Apakah SIUPAL pusat itu sesuai dengan trayek,antar kabupaten atau kota ?

Berdasarkan UU no 17 Tahun 2008, pasal 28 ayat 1, poin 3 mengatakan bahwa izin usaha angkutan laut diberikan oleh Menteri bagi usaha angkutan laut yang melakukan aktifitas pelabuhan antar provinsi atau internasional.
Penulis : Eb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here