Aksi unjuk rasa ormas Gema Lingga pertanyakan 23 izan pertambamgan. Foto : ruzi

LINGGA, SIJORITODAY.com— Puluhan masa yang tergabung dalan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Masyarakat (Gema) Lingga melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD serta Kantor Bupati Kabupaten Lingga. Mereka menuntut Pansus Tambang segera menyelesaian kasus 23 Izin Usaha Pertambang (IUP) yang diduga kuat bermasalah.

Dalam orasinya Ketua Gema Lingga Zuhardi mengatakan, pansus seharusnya sudah memiliki hasil rekomendasi atas segala bentuk penyimpangan penerbitan SK IUP 23 perusahaan pertambangan yang dikeluarkan Mantan Bupati Lingga Daria dan Penjabat Bupati Lingga Edi Irawan pada tahun 2014 hingga 2015 lalu.

“Kami minta Pansus Tambang DPRD segera menyelesaikan pekerjaannya. Sampai saat ini, pansus yang dibentuk terkesan tidak bekerja. Sementara SK perpanjangan dikeluarkan,” ungkap Ketua Ormas Gema Lingga yang memimpinaksi unjuk rasa di kantor DPRD Lingga, Rabu (14/09).

Dikatakannya, pemberian izin pertambangan 23 perusahaan pertambangan jelas telah menyalahi berbagai macam prosedur dan landasan aturan penerbitan izin seperti yang tertuang dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta Permendagri tentang batasan wewenang seorang PJ Bupati.

Sementara itu, ketua Pansus Tambang DPRD Lingga Khairil Anwar mengatakan, tujuan dibentuknya pansus tambang adalah mendapatkan titik permasalahan pada penerbitan 23 perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah sepanjang tahun 2014 hingga 2015 lalu. Sehingga nantinya dapat direkomendasikan kepada Bupati Lingga untuk disampaikan ke pihak Provinsi.

“Saat ini yang menjadi kendala daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini karena wewenang perizinan sudah berpindah ke Provinsi sesuai UU no 23 tahun 2014. Kabupaten tidak ada hak diurusan pertambangan, izin langsug dari Provinsi. Dan itu yang buat kami selalu pusing. Pansus juga hanya mampu merekomendasi Bupati untuk minta disampaikan kepada Gubernur Kepri,” tuturnya.

Masa yang tidak puas kemudian bergerak lagi menuju kantor Bupati Lingga. Dengan penjagaan ketat anggota Polisi dan Satpol PP masa disambut langsung Plt Sekda, Said Parman.

Sadi Parman mengatakan, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Lingga yang saat ini sedang berada di Jakarta menandatangangi MoU percetakan sawah. Said Parman juga enggan berkomentar banyak terkait kisruh izin tambang yang kini sebagian perusahaan telah melakukan eksploitasi.

Masa yang kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan bupati Lingga akhirnya membubarkan diri.

Penulis : ruzi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here