LINGGA, SIJORITODAY.com – – Terkait permasalahan 23 izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah, dikeluarkan pada masa pemerintahan mantan bupati Lingga, H Daria serta Pj Bupati Lingga, Edy Irawan, hingga saat ini belum ada titik temu.

Khairil Anwar, Ketua Pansus Pertambangan yang dibentuk DPRD Lingga tersebut mengatakan, terkait persoalan tambang, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri.

Sementara, Ketua Pansus Tambang ini mengaku, terkait izin PT Growa Indonesia yang kini beroperasi di Desa Tanjung Irat, telah mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Kepri, dirinya mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Bahkan, dirinya menambahkan, saat ini IUP PT Growa Indonesia sendiri masih dalam analisa di Pansus pertambangan DPRD Lingga.

“Dari analisa awal kita, izin tersebut bermasalah dan masih dianalisa. Kalau sudah keluar rekomendasi kita tidak tahu itu,” ucapnya belum lama ini.

Memang, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) saat ini ada di Provinsi Kepri, namun beberapa kewenangan lainnya, seperti penerbitan Amdal dan UKL-UPL ada di Pemerintah Kabupaten Lingga.

Apalagi sesuai janji Bupati siapapun investor yang masuk harus melalui persentasi di DPRD jika mendapat rekomendasi dari DPRD barulah diizinkan beroperasi.

“Pak Bupati juga dalam beberapa pertemuannya, menyampaikan setiap investasi akan melalui DPRD, jadi tidak bisa asal masuk,” ungkapnya.

Sementara itu, sebagaimana rilis yang diterima SIJORITODAY.com kemarin, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nomor : 2031Tahun 2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentang Persetujuan Penyesuaian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pasir Darat kepada PT. Growa Indonesia, cacat hukum dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

“Dalam Pasal 93 ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, sangat jelas diatur Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain,” tegas PPNS/Investigator Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Buana Sjahboeddin, SH, MH di Jakarta, Kamis, (15/9/2016).

Penegasan itu disampaikan Buana didampingi Kepala Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Azaria Indrawardana saat dialog dengan Bupati Lingga, Alias Wello yang didampingi Wakil Bupati Lingga, M. Nizar dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Lingga, Said Nursyahdu.

“Kalau kita lihat datanya, dari awal pengurusan izinnya sudah keliru. Yang mengajukan perpanjangan IUP Operasi Produksi adalah PT. Sei Sebar Utama. Kemudian yang diberi IUP Operasi Produksi oleh Bupati Lingga, Daria adalah PT. Growa Indonesia. Ini jelas keliru,” katanya.

Selain melanggar Undang – Undang Nomor : 40 Tahun 2009, sambung Buana, pemberian IUP Operasi Produksi kepada PT. Growa Indonesia oleh Bupati Lingga, Daria, tertanggal 10 Juli 2015, juga bertentangan dengan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014, terhitung sejak bulan Oktober 2014, kewenangan di bidang pertambangan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Ini jelas cacat hukum dan harus segera dicabut oleh Gubernur,” jelasnya.

Hal lain yang membuat Buana dan Kepala Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Azaria Indrawardana geleng – geleng kepala adalah sikap berani Bupati Lingga, Daria yang menerbitkan IUP Operasi Produksi kepada PT. Growa Indonesia tanpa dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Pasca Tambang (RPT).

“Dalam Pasal 99 Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2009, jelas disebutkan setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan RR dan RPT pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Yang lebih berani lagi, pemegang IUP Operasi Produksi melakukan kegiatan pertambangan tanpa menyetorkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang,” tambah Azaria.

Baik Buana maupun Azaria menyarankan agar Bupati Lingga, Alias Wello segera menyurati Gubernur Kepulauan Riau dan menceritakan kronologis proses penerbitan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Growa Indonesia oleh Bupati Lingga sebelumnya. “Silakan surati Gubernur dan tembuskan ke kami,” katanya.

Saat ini, Polemik tambang merupakan isu serius yang saat ini menjadi perhatian publik. Sejak dipimpin Alias Wello, kabupaten Lingga mulai menunjukkan citra yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga mulai tumbuh baik. Akan tetapi, polemik pertambangan dengan 23 izin abal-abal yang dikeluarkan pemerintah daerah tahun 2015 lalu, akan memicu kesan buruk terhadap pemerintah di periode sekarang ini.

Sebelumnya, polemik tambang di Kabupaten Lingga kembali memanas saat dalam agenda reses ketua DPRD Lingga, Riono bersama anggota komisi I Neko Wesha Pawelloy dan Seniy, menemukan tongkang bermuatan pasir sedang melakukan loading di pesisir dusun Cukas, Desa Tanjung Irat, Singkep Barat. Pasir tersebut, diketahui milik PT Growa Indonesia, yang akan dikirim ke Jakarta.

Bahkan, waktu lalu, ketika tim mencoba menelusuri kelengkapan izinnya ke pihak Desa setempat, Kepala Desa Tanjung Irat justru mengaku tidak tahu menahu tentang izin beroperasi PT tersebut. Kades mengatakan, tidak ada pemberitahuan dari PT ke pihak Desa.

Ditempat yang terpisah , Kasi Perizinan Distamben Provinsi Kepri Alfian belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan Sijoritoday.com ,begitu juga di telpon Alfian tidak menjawab, hingga timbul kesan tidak baik bahwa Kasi Perizinan Distamben Provinsi kepri ini “buang badan” akan permasalahan izin tersebut.

 

 

Penulis : Wira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here