LINGGA, SIJORITODAY.com – – Ketua¬†Lembaga Pengawasan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (LPP-Tipikor) kabupaten Lingga Syafi’i menyayangkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dan aparat yang membackingi dalam menjalankan aktifitas tambang kapal isap timah diperairan Cibia desa Pekajang kabupaten Lingga. Hal tersebut kata Syafi’i akan dibawa ke meja hijau untuk mencari kebenaran hukum.

Disampaikan Syafi’i yang juga merupakan salah seorang tokoh masyarakat di Lingga, banyak laporan warga Pekajang yang telah ia terima. Sepekan terakhir kata Syafi’i, persoalan kompensasi bagi warga desa Pekajang yang belum selesai antara perusahaan PT Cipta Persada Mulia (CPM) dengan masyarakat berlangsung di Dabo Singkep. Anehnya kata Syafi’i mediasi tersebut melibatkan pihak Polres Lingga yang tidak sama sekali memiliki kewenangan terkait persoalan ini.

“Kita kesalkan kenapa Polres yang menjadi mediator dan ikut campur dalam masalah kompensasi ini. Masyarakat ditakut-takuti dengan penegak hukum dan meminta warga tetap dengan kompensasi Rp 1000 perkilogram,” ungkapnya, ketika dibincangi belum lama ini.

Disampaikan Syafi’i penolakan warga nelayan Pekajang jelas karena perairan tangkap mereka yang dijadikan lokasi penambangan kapal isap. Secara tidak langsung, pencemaran dan limbah mengakibatkan berkurangnya pendapatan para nelayan tradisional.

Bahkan, pada 2013 lalu, pernah ada perusahaan serupa yang beraktifitas dan warga meminta uang kompensasi sebesar Rp1000 rupiah perkilogram dari timah balok yang dihasilkan. Karena aktifitas nelayan terganggu, warga meminta perusahaan menaikkan biaya kompensasi menjadi Rp 3500 perkilogram. Namun perusahaan menolak dan akhirnya warga meminta aktifitas dihentikan. Sejak saat itu, tidak ada aktifitas lagi.

Namun, lebih kurang tiga bulan terakhir tahun 2016, PT CPM salah satu perusahaan yang mengaku mengantongi izin sah dari pemerintah Provinsi Kepri yang ditandatangani Gubernur kembali melakukan aktifitas menguras kekayaan alam Lingga diperbatasan provinsi Kepri dan Provinsi Bangka Belitung. Sementara, antara perusahaan dan masyarakat belum ada kesepakatan soal kompensasi. Namun, perusahaan terkait tetap beroprasi karena diduga dibacking sejumlah ‘orang kuat’ dipemerintahan maupun penegak hukum yang ikut terlibat.

“Sekarang perusahaan dari kapal isap timah sudah berproduksi dan beraktifitas lagi. Perjanjian dengan masyarakat belum didudukkan. Keinginan masyarakat belum dipenuhi. Malah, ditakut-takui dengan aparat. Ini ada apa. Malahan mereka (aparat) meminta masyarakat tetap dengan kompensasi lama tahun 2013 itu. Urusannya apa, sekarang hasil timah yang dikeruk sudah ada 4000 karung pasir timah,” tuturnya.

Selain tidak adanya pengawasan dinas terkait, pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah juga disayangkan Syafi’i karena menutup mata. Sebagai daerah maritim dengan 96 persen lautan dan hanya 4 persen daratan, pemerintah malah gencar disektor pertanian namun mengabaikan potensi laut. Lebih parah kata Syafi’i, pengrusakan dan pencurian hasil alam dilaut dibiarkan tanpa ada pengawasan dan telah jelas-jelas merugikan warga nelayan yang bergantung dari hasil laut.

“Ini yang aneh. Kita wilayah maritim. Kita suport gerakan pertanian, tapi jangan lupakan potensi kita dilaut yang begitu besar. Malah ada bahasa dari perusahaan timah Cibia itu bahwa ‘bupati’ yang tidak mengizinkan perusahaan membayar kompensasi Rp3500 kepada masyarakat. Bukan membantu maikkan taraf hidup, malah seperti ini,” kesalnya.

Ia berharap, persoalan ini menjadi telaah Pansus Tambang DPRD Lingga, Pemda maupun Gubernur Provinsi Kepri memenuhi keinginan masyarakat desa Pekajang yang sejak perang dunia ke II telah menjadi lokasi tambang Belanda tersebut. Potensi yang begitu besar malah menjadi benalu dan kerugian yang dirasakan masyarakat. Ia menambahkan, persoalan ini akan tetap dibawa ke LPP Tipikor di Jakarta.

 

penulis : Wira

1 KOMENTAR

  1. Map seingat saya pt yang timah balok dengan pt yang beroprasi saat ini itu satu tuan katna pulau vibia sudah di boikot kp kp lautnya sehingga kesempatan untuk memasuki pt lain susah karna semua sudah di blokade sama orang yang sama
    Kenapa saya berani bicara karna pada tahun 2014 saya memasukkan pt yang blh di katakan resmi karna jelas ijin propinsinya dan sudah terjadi kontrak kepada pihak desa dan masnyarakat atau di wakili tim 9 malah uang asalamualaikym sudah kami sakurkan tapi apa pada kenyataannya pt tersebut di jebak oleh salah satu oknum pengirus perijinan salah satu pt yang sudah memboikot setiap jengkal laut cibia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here