TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Setelah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) oleh Komisi III DPRD kota Tanjungpinang berdasarkan laporan Masyarakat terkait Reklamasi yang berada di Tanjung Unggat belum lama ini, Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang mengadakan “Hearing” bersama 15 orang Nelayan yang berada dilokasi Reklamasi, Selasa (7/02) di aula DPRD Tanjungpinang.

Dalam Hearing tersebut, para Nelayan mengapresiasi Komisi III yang dengan cepat menanggapi isu penimbunan laut di Kelurahan Tanjung unggat.

“Kami sangat mengapresiasi komisi III karena telah mengundang kami untuk mendengarkan langsung keluh kesah kami, karena ini terkait dengan priuk nasi kami” ungkap M.Yamin salah seorang nelayan.

M. Yamin yang selama 40 tahun menjadi nelayan, dirinya memohon kepada jajaran DPRD kota Tanjungpinang untuk dapat memperhatikan para Nelayan karena mata pencarian para nelayan sudah menurun akibat adanya reklamasi di daerahnya yang belum jelas Peruntukkannya.

Ditempat yang sama, Kadir yang juga Nelayan yang tinggal di RT02/RW05 Kelurahan Tanjung Unggat ini juga meminta kepada DPRD Tanjungpinang untuk menghentikan aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh Bandi. Dikatakannya, lokasi tersebut merupakan satu-satu tempat mata pencarian dirinya.

“Kami masyarakat nelayan akan bertambah susah, jika di lakukan penimbunan dilokasi tersebut. Sehingga kedepannya kami bisa susah mencari nafkah untuk anak dan istri kami,”kata Kadir.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang Ashadi Selayar di dampingi Anggota Komisi III Saiful Bahri dan Ismiati mengatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung atas suatu Pembangunan di Daerah. Namun, dapat memperhatikan kelangsungan kehidupan Masyarakat sekitar, dan juga di perlukan dukung mendukung dalam suatu pembangunan yang ada di Daerah tercinta ini.

“Kami tidak menghalangi pembangunan Dan pembangunan jangan sampai menghalangi mata pencarian para nelayan Tanjung Unggat,” ujarnya.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang Syaiful Bahri malah kuat keyakinan dirinya bahwa Reklamasi yang dilakukan oleh Bandi di sinyalir kuat, tidak memiliki izin dan melanggar Undang Undang tentang Reklamasi diwilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

“Saya tidak yakin kalau ada izin, kalau ada izin air laut mau mengalir kemana. Penimbunan di Tanjung Unggat diketahui berhadapan dengan tembok besar. Semangat para nelayan sama dengan kami,” ungkap nya.

“Walaupun ada izin. Masih bisa di batalkan ,dan saya tidak yakin bahwa disitu ada izin. Dan ini akan dilakukan pertemuan ulang yang mungkin akan di datangkan Pihak Penimbun, instansi Terkait dan para Nelayan di lokasi,” Tambah Politisi dari Partai PAN ini.

Selanjutnya, Komisi III akan mengagenda kan pertemuan kembali bersama pihak-pihak terkait termasuk pihak pengusaha dan instansi terkait serta Masyarakat Setempat dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diketahui rencana nya akan dilaksanakan pada dini hari, namun belum di tanda Tangani oleh Ketua DPRD kota Tanjungpinang Suparno.

 

Penulis: Safii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here