TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Beberapa nelayan tradisional Tanjung Unggat bersama LSM Lidik Kepri kembali mendatangi kantor DPRD kota Tanjungpinang atas prihal mempertanyakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang belum kunjung di tanda tangani ketua DPRD Tanjungpinang.

Mereka menuntut RDP agar segera digelar dan meminta ketua DPRD Tanjungpinang untuk segera menandatangani surat rekomendasi dari anggota komisi III yang sidak beberapa waktu lalu di lokasi penimbunan dan pembabatan hutan bakau yang dilakukan PT. Penuin di wilayah Tanjung Unggat, Selasa (14/03).

Beberapa nelayan juga sempat menjumpai langsung ketua DPRD Kota Tanjungpinang diruang Paripurna dengan mengadukan hal pembabatan mangrove dan adanya kegiatan penimbunan Pesisir Pantai di Kelurahan Tanjung Unggat.

Mereka menuntut agar menghentikan Kegiatan Reklamasi/Penimbunan Pesisir Laut dan Pembabatan Mangrove sebagai upaya penyelematan ruang hidup Nelayan sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Perikanan dan Petambak Garam.

Kemudian, mendesak Ketua DPRD Tanjungpinang untuk menindaklanjuti Hasil Sidak Komisi III DPRD Tanjungpinang dan Laporan Nelayan Tradisional Tanjung Unggat tentang Temuan Pengrusakan Ekosistem Mengrove dan Penimbunan Pesisir Laut di Tanjung Unggat sesuai dengan Sumpah Jabatan yang termaktub dalam pasal 369 dan pasal 373 kewajiban Anggota DPRD sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, agar segera melakukan Peninjauan ulang kembali terhadap Legalitas Yang dimiliki oleh Pengembang PT. PENUIN dan Pengusaha Bandi berupa Ijin Lingkungan, Amdal, dan Ijin Pelaksanaan Reklamasi dan ijin lainnya yang melakukan kegiatan Pembabatan Pohon Bakau (Mangrove) dan Penimbunan Laut di Kel. Tanjung Unggat sebagai upaya menyelamatkan lingkungan pesisir dan laut Tanjung unggat.

“Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang melalui DPRD Kota Tanjungpinang dan Walikota Tanjungpinang harus bisa hadir memberikan perlindungan terhadap zona tangkap nelayan tradisional Tanjung Unggat sebab Kondisi perairan itu tempat mencari nafkah secara turun temurun namun, saat ini telah terancam akibat penimbunan dan pembabatan Pohon bakau (Mangrove),” ungkap Indra jaya ketua LSM Lidik Kepri yang di dampingi M. Yamin selaku nelayan tradisional Tanjung Unggat.

Wakil ketua II DPRD Tanjungpinang Ahmad Dani mengemukakan, dalam hal ini bukan lah lagi ranah anggota komisi III, melainkan ranahnya DPRD Tanjungpinang. Dari tuntutan para nelayan, kata Dani, dalam Minggu depan ini DPRD Tanjungpinang akan memanggil Stekholder terkait guna memperjelas perizinan yang dimaksud dari tuntutan para Nelayan.

“Nah, disitu nanti akan berkembang dari pengusaha nya, masyarakat nya yang berdampak langsung di penimbunan tersebut,” imbuh Politisi dari Partai Hanura ini.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here