TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas rokok non cukai, pihak Badan Kawasan Free Grade Zone(BK FTZ) tidak hadir dan Bea Cukai KPPBC Kelas II bungkam saat dipertanyakan kinerjanya.

Ketidak hadiran dari BK FTZ Tanjungpinang cukup membuat kekesalan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait peredaran rokok illegal pada hari Selasa (14/3).

Bertempat diruang Rapat DPRD Tanjungpinang tampak hadir hanya dari perwakilan dari Bea Cukai BPPKC Kelas II B dan pihak BUMDTanjungpinang.

RDP membahas peredaran rokok ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Mimi Betti didampingi oleh wakil ketua II Ahmad Dani dan para anggota seperti M Syahrial, Peppy Chandra, Reni, Rika Adriani dan satu orang dari Komisi I yakni Fengky Fesinto.

Syahrial, Peppy dan Reni terlihat sangat kesal tidak ada kehadiran dari perwakilan dari BK FTZ Tanjungpinang ini, mereka meminta agar RDP tersebut ditunda.

Beberapa anggota DPRD Tanjungpinang mewarning BK FTZ Tanjungpinang bila tidak hadir dalam undangan berikutnya.

“Kita mewarning mereka bila tidak hadir lagi akan DPRD laporkan ke BK FTZ Kepri, pusat hingga Kementerian Perdagangan hingga Dalam Negeri. Karena mereka adalah pihak yang berkompeten terkait penanganan rokok illegal yang beredar diluar kawasan FTZ seperti Senggarang dan Dompak,”imbuh Syahrial anggota komisi II.

Bahkan, Wakil ketua II DPRD Tanjungpinang juga menegaskan bahwa banyak yang ingin dipertanyakan oleh dewan kepada BK FTZ Tanjungpinang terkait besarnya volume peredaran rokok non cukai di dua kawasan resmi tersebut.

“Yang diketahui bahwa jumlah penduduk Dompak dan Senggarang tidak begitu ramai sehingga pengkosumsi rokok itu tidak banyak,” tegasnya.

Politisi dari partai Hanura ini pun meminta agar selambat lambatnya 3 hari untuk menyurati instansi terkait sebelum digelar RDP pada tanggal 20 Maret mendatang.

Sementara itu, Fengky berharap dalam pertemuan berikutnya komisi I agar dapat dilibatkan karena komisi I membidangi hukum.

“Karena ini menyangkut legalitas peredaran rokok, maka kita minta kami minta (komisi I-red) untuk dilibatkan,” katanya.

Mimi Betty pun akhirnya memutuskan dari hasil kesepakatan bersama untuk menunda RDP yang ingin di gelar pada dini hari.

“Karena sudah sepakat bersama maka rapat ini kita tunda hingga hari Senin, 20 Maret ini,” tutupnya.

Disela sela usai ditunda RDP tersebut, Kasi Pelayanan Pabeanan Cukai I Tanjungpinang Budi ketika dimintai keterangannya terkait bisa beredarnya rokok ilegal di wilayah kota Tanjungpinang ini, pihaknya akan menjawab pada acara RDP mendatang. 

“Bukan wewenang saya menjawab itu, nanti saja di RDP mendatang ya,” ujarnya sembari masuk kedalam mobil.

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here