TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Kepri Indra Jaya mengatakan Statemen Lurah Tanjung Unggat Said Fatahullah di Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Tanjungpinang belum lama ini yang menjelaskan bahwa Penimbunan yang di Sidak oleh Komisi III pada 01 Februari 2017 dilokasi Bandi di Tanjung Unggat itu mempunyai 2 (dua) Ijin Penimbunan.

Izin tersebut antara lain Ijin Penimbunan Lokasi Dengan Menggunakan Bahan Galian Tanah Urug atas Kepada An. Bandi dengan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No.371 Tahun 2008 seluas 4.950 M2, tertanggal 28 Juni 2008 ditanda tangani oleh Walikota Tanjungpinang Hj. Suryatati A. Manan dan kedua Surat Walikota Tanjungpinang No. 25/315/LH/IV/2003 Tahun 2003 seluas 2000 M2 atas Nama Asri Tjioe, tertanggal 30 April 2003.

“Benar telah terjadi Penimbunan Pesisir yang dilakukan dilokasi bandi tapi kenapa sekarang baru dipermasalahkan,” ungkap Indra Jaya tirukan Sa’id Fatahullah di RDP tersebut.

Sementara, Disisi lain fakta surat PT. PENUIN No. 001/PN-TPI/III/2017 tertanggal 10 maret 2017 surat tentang Permohonan Keterangan Atas Peruntukan Lokasi Kawasan PT. PENIUN di Tanjung Unggat di Tujukan Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang isinya menyatakan PT. Peniun Belum melaksanakan Kegiatan Reklamasi dan Pembabatan Hutan Mengrove, namun kenyataan yang ada justru pihak perusahaan lain yang telah melakukan kegiatan illegal tersebut.

Menyikapi bukti ijin yang di sampaikan Lurah Tanjung Unggat pada RDP dan bukti surat yang diperoleh Nelayan dari PPID Pemprov Kepri tentang pernyataan PT. PENUIN, Indra Jaya menduga bahwa Penimbunan di pesisir Tanjung Unggat tersebut illegal alias tanpa Ijin.

“Kedua ijin itu sudah habis masa waktunya atau tidak berlaku lagi Dibuktikan Dengan ijin Penimbunan No. 371 Tahun 2008 terbit pada tanggal 28 Juni 2008 dan berkahir pada 30 Desember 2008 dan Ijin Penimbunan  No. 25/315/LH/IV/2003 Tahun 2003 terbit pada 30 April 2003 dan berakhir masa berlakunya sampai 30 Nopember 2003,” ungkap nya.

Atas hal itu pula, Indra Jaya mendesak DPRD Tanjungpinang untuk terus menyelidiki kasus penimbunan pesisir laut Tanjung Unggat agar masyarakat Tanjungpinang bisa memperoleh jawaban dari kasus tersebut dan Hak- hak Nelayan terhadap kawasan pesisir laut bisa terlindungi dan berkelanjutan untuk anak cucu.

“Mohon kepada wakil rakyat ini nantinya bisa merekomendasikan kasus penimbunan diduga illegal ini dibawa keranah hukum sesuai dengan UU. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang –Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” tutupnya.

Teripisah, Wakil ketua komisi III DPRD Tanjungpinang Ashadi Selayar mengatakan mengenai adanya penemuan perizinan yang kadaluarsa pihaknya akan membahas Kembali di RDP berikutnya.

“Kami di internal dewan akan memfasilitasi pertemuan, kita akan menyikapi dengan bijaksana ini merupakan hak masyarakat yang terabaikan dan pendapatan nelayan yang berkurang,”cetusnya.

Seperti hasil dari RDP sebelumnya, wakil ketua DPRD Tanjungpinang Ade angga merekomendasikan komisi I dan III untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait perizinan aktivitas penimbunan tersebut.

“Wakil ketua Ade Angga rekomendasikan komisi I dan III untuk kita kaji perizinan tersebut,” imbuhnya.

Terkait permintaan untuk membawa ke ranah hukum, Ashadi menjelaskan, jika terbukti bahwa izin yang dimiliki pihak pengusaha telah kadaluarsa atau tidak sesuai prosedur. Pihaknya akan merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

“Karena sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti, karena sudah melakukan pembiaran kalau benar terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran,” tegas Politisi dari Partai Golkar ini.

Namun, apabila terbukti pernyataan instansi terkait di RDP tersebut tidak sesuai fakta, kata Ashadi, pihaknya juga akan merekomendasikan penegak hukum jika melanggar ketentuan dan ada pasal-pasal yang menentukan.

“Pernyataan instansi terkait sudah kita catat dan rekam, untuk itu, biar la kita mengkaji lebih dalam lagi dan kita liad hasil RDP selanjutnya, kalau la tak sesuai fakta ada pasal-pasal yang mengatur kita serahkan ke penegak hukum,”tutupnya.

 

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here