TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – –¬†Pernyataan Sekdaprov Kepri disalah satu media online mengisyaratkan bahwa Sekdaprov Kepri mengakui adanya kesalahan dalam penempatan dan pelantikan OPD Kepri. Hal tersebut disampaikan oleh Baharuddin Rahman Ketua DPD AMTI Kepri.

“Sekdaprov kan selain merupakan ketua Bapperjakat juga adalah ketua Timsel, seharusnya dia tau aturan. Statment nya disalah satu media online menunjukkan bahwa adanya pengakuan dari beliau bahwa adanya kesalahan dalam penempatan dan pelantikan pejabat OPD Kepri sesuai rekomendasi KASN,” ujar Bahar.

“Kami sudah menduga ada yang gak beres dalam penempatan dan pelantikan pejabat OPD beberapa waktu yang lalu, makanya selain melaporkan soal Statment Sekda yg kontroversial, kami juga melaporkan masalah penempatan pejabat yang kami duga tidak sesuai ketentuan. Hasil investigasi kami ternyata memang benar ada kesalahan yang telah dilakukan oleh tim seleksi yang di ketuai oleh Sekdaprov Kepri,” tambahnya.

Ketua DPD AMTI Kepri ini juga menjelaskan bahwa persyaratan administrasi yang dibuat oleh Tim seleksi diduga hanya untuk membatasi pelamar JPT lainnya tetapi justru digunakan untuk mengakomodir pejabat tertentu.

“Sekdaprov Kepri ini sudah melanggar asas merit dalam penempatan OPD, karena mereka buat persyaratan yang diskriminatif. Kalaupun mereka konsisten dengan persyaratan masa ada pejabat yang gak sesuai persyaratan mala lulus administrasi bahkan lulus seleksi dan menduduki posisi jabatan tersebut,” jelasnya.

Untuk duduk di jabatan Kepala Badan atau Kepala Dinas, kata Bahar, memiliki syarat minimal pernah Eselon 2 selama 2 kali ataupun di Eselon 3 dengan akumulasi masa jabatan selama 8 tahun.

“Ini faktanya ada pejabat yang dari eselon 3 tidak memenuhi syarat tersebut malah bisa duduk sebagai Kepala Badan di Pemprov Kepri. Inikan dah gak bener dan itu hanya salah satu bentuk ketidak beresan yang terjadi dalam penempatan dan pelantikan OPD di Pemprov Kepri,” tambah Baharuddin.

Berdasarkan rekomendasi KASN, ada beberapa pejabat OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang tidak sesuai ketentuan dan harusnya dibatalkan. Pemerintah Kepri melalui Sekdaprov berjanji akan menyampaikan kepada Gubernur agar di evaluasi untuk diganti.

Kesalahan Tim seleksi yang diketuai Sekdaprov Kepri dan kebijakan Gubernur Kepri melantik pejabat pejabat tersebut bukan hanya melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku tetapi, juga dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum karena selain tidak mengindahkan UU dan Peraturan yang berlaku juga berpotensi adanya kerugian negara yang ditimbulkan.

“Pelantikan Pejabat OPD Kepri harusnya dibatalkan secara keseluruhan karena memang proses tersebut selain cacat hukum dan seharusnya dibatalkan juga harus di audit sebab ada potensi kerugian negara disitu. Seluruh pengeluaran, beban anggaran dan kebijakan atas jabatan tersebut bisa bersentuhan dengan KKN. Oleh karena itu, selain meminta agar pelantikan pejabat OPD Kepri agar dibatalkan, DPD AMTI juga akan meminta KPK dan BPK RI ikut melakukan pemeriksaan atas potensi kerugian negara atas kesalahan tersebut,” tutup Baharuddin.

Menanggapi adanya rekomendasi KASN, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadilah ditemui usai acara Rakor Pariwisata Kepri di hotel Aston, Senin (03/04) menyatakan bahwa dirinya menyerahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri.

“Saya sudah serahkan ke BKD semuanya, BKD la yang tahu masalah teknisnya seperti apa,” singkatnya sambil bergegas menuju Lift.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here