TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar sidang paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, pada Jumat (04/08/2017), diruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang.

Dalam laporan akhirnya, Ketua Pansus Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, Petrus Sitohang mengatakan, tujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tanjungpinang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 ini adalah, untuk melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 dan juga memenuhi ketentuan dalam proses pengesahan Perda sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Pembangunan Kota Tanjungpinang yang berkelanjutan merupakan amanah yang harus diwujudkan secara nyata dan sungguh-sungguh, pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik institusi maupun seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Petrus melanjutkan, mengenai pendidikan, sekolah dasar yang tidak merata perkembangannya dikecamatan Tanjungpinang barat telah menurun jumlah murid baru. Sedangkan Tanjungpinang Timur jumlah bangunan SD belum juga proposional serta jumlah akses sekolah. Tidak hanya itu, Masalah di Tanjungpinang timur juga terjadi di tingkat SMP, saat ini masalah kurangnya guru sekolah maupun guru honorer sebanyak 150 orang.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang harus lebih meningkatkan bidang pendidikan, melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penyediakan prasarana dan sarana, seperti gedung, bangku meja murid, dan perpustakan, peralatan labotarium dan penambahan sekolah di Tanjungpinang Timur,” ujarnya.

Selain itu, dibidang pariwisata, bahwa perlu diperhatikan Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Pariwisata agar Tanjungpinang menjadi destinasi wisata budaya alam, pengembangan disektor ini dapat melalui promosi, kerja sama UKM, memperbanyak pertemuan stecholder, bersinergi dengan pemprov kepri dan Pemkab Bintan, serta meningkatkan lokasi wisata yang potensial antara lain pulau Penyengat sebagai pusat kota religi.

Sementara, untuk Dinas Sosial dan Tenagakerja diminta untuk lebih memperhatikan anak telantar, anak jalanan, dan program panti jompo.

Petrus juga membacakan pendapat akhir Fraksi Golkar, yang menilai Pemko Tanjungpinang kurang cermat dalam menghitung target anggaran dari tahun 2016, sehingga dampak defisit beruntun hingga tahun ketahun. Desisit anggaran semakin besar dari tahun 2016 dibanding sebelumnya menandakan pemko kurang cermat dalam menganalisa penerimaan keuangan dari pusat.

Pemko Tanjungpinang perlu menerapkan kehati hatian, menerapkan prinsip dalam skala prioritas dalam pembangunan yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan masyarakat kelas bawah dan perbantuan masyarakat nelayan pesisir yang masih banyak memerlukan bantuan ditengah lesunya ekonomi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Ada banyak kasus kebijaksanaan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang tidak mempunyai tujuan menggerakan perekonomian daerah, sebagai contoh dalam menentukan anggaran pembangunan dengan menjalankan kegiatan fisik atau infrastruktur yang menguras banyak anggaran yang tidak bisa dilihat efeknya dalam pembangunan masyarakat Tanjungpinang,” catat Fraksi Golkar.

Pemko Tanjungpinang harus bisa menjaga stabilisasi dan tidak melakukan pemborosan anggaran karena masih banyak kepentingan rakyat yang harus diprioritaskan.

Sementara dari fraksi Hanura, menyampaikan, pada pelaksanaan APBD 2016 diharapkan tidak hanya menjadi tolak ukur keberhasilan saja, melainkan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja pemerintahan, mengedepankan dan mempertahankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelolah anggaran daerah.

“Tidak optimalnya penyerapan anggaran yang terjadi beberapa SKPD pada program APBD 2016 agar dijadikan bahan evaluasi mendalam kedepannya bagi Pemko Tanjungpinang. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan penting yang juga harus diperhatikan pelayanannya,” kata Petrus saat membacakan pendapat akhir fraksi Hanura.

Sedangkan, Fraksi Amanat Pembangunan, menghimbau agar Pemerintah Kota Tanjungpinang agar lebih giat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum maksimal, faktor lain usaha kecil dan menengah, dan BUMD. Sektor ekonomi kreatif.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang kedepan harus meningkatkan sinergitas antara DPRD Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kota Tanjungpinang agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal,” ucapnya.

Dari pendapat akhir Fraksi di DPRD Kota Tanjungpinang yang dibacakan Ketua Pansus pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2016, Petrus Sitohang, dinyatakan menerima Ranperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2016 untuk disahkan menjadi Perda.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul menyampaikan, penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Dewan serta khususnya Pansus yang telah melakukan pembahasan, evaluasi dan rekomendasi.

“Hasil Pansus memberikan kontribusi nyata bagi Pemkot Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah terutama didalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here