TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com- -Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri menggelar Musyawarah Wilayah V di Hotel CK Tanjungpinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah KM.8 atas, Sabtu (9/9/2017).

Muswil ke V PPP ini mengusung tema “Melalui Muswil V DPW PPP Provinsi Kepulauan Riau Kita Rapatkan Barisan Menuju Rumah Besar Umat Islam”.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PPP Provinsi Kepri, Ahmad Ghozali Harahap mengakui Djan Faridz sebagai Ketua Umum DPP PPP merupakan kepimpinan yang sah.

“Djan Faridz merupakan Ketua Umum PPP yang sah dan akan mendapatkan Legalitas, dengan bukti kalau PPP yang di pimpin oleh Djan Faridz legal,” tegas Ahmad Ghozali.

Dalam kesempatan itu, Jou Hasim SH, MH selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang advokasi dan sengketa Pemilu PPP menjelaskan, berdasarkan hasil muktamar partai PPP telah dimenangkan oleh Djan Faridz selaku Ketua Umum yang sah berdasarkan putusan peninjauan kembali No. 79 PK/2017 tanggal 12 juni 2017 junto putusan mahkamah partai No.49 tanggal 11 oktober 2011.

“Jadi bukan Romi Ketua Umum melainkan Djan Faridz, selama ini sesungguhnya secara hukum kita sudah menang dan sah, Menkumham seharusnya sudah melakukan pengesahan tetapi kita di zalimi secara hukum,” pungkasnya.

Dia membeberkan mengapa di zalimi, pertama, pihaknya sudah memegang keputusan Mahkamah Partai No. 49 tanggal 11 Oktober 2011. Kedua, Putusan PK No.79 tanggal 12 juni 2017 tetapi Menkum HAM belum juga melakukan pengesahan.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD ’45 Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, namun Menkumham mengapa tidak mengeluarkan SK PPP.

“Menkumham memutarbalikan fakta sedemikian rupa dengan berbagai cara oleh karena ada kepentingan oknum oknum tertentu baik pada Pilpres 2019 dan Pilkada,” cetusnya.

Penulis: Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here