TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Natuna, Imalko Bin Ismail (45), meninggal saat baru saja menjalani proses asimilasi (Pembebasan Bersyarat) atas vonis penjara selama 1 tahun 10 bulan, kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Perjuangan (BP) Migas Natuna senilai Rp4,45 miliar, tahun 2011-2013, Selasa (21/11).

Imalko dikabarkan meninggal dunia di rumahnya, jalan Maharani Nomor 27 A, RT 07 RW 05, Kilometer 5 atas, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, sekitar pukul 13.00 WIB, usai melaksanakan sholat Zuhur bersama keluarga, kemudian bermain bersama anak-anaknya. Tidak lama berselang, Imalko didapati meninggal dunia dalam kondisi berbaring di rumahnya tersebut.

“Yang bersangkutan (Imalko) sedianya mulai Selasa (21/11) baru saja mendapatkan Asimilasi dari Kementrian Hukum dan HAM. Berdasarkan catatan kita, ia baru keluar dari Rutan sekitar pukul 11.22 WIB, dan meminta izin pulang ke rumahnya,” ungkap Kepala Rutan Tanjungpinang, Ronny Widiyantmoko, Bc.IP SH membenarkan atas meninggalnya mantan Wabup Natuna tersebut.

Dalam proses Asimilasi tersebut, lanjut Roni, Imalko diserahkan kepada pihak ketiga, selaku stekholder yang bekerja sama dengan Rutan Tanjungpinang, yakni Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) untuk mengasimilasikan warga binaan yang mendapatkan SK Asimilasi tersebut.

“Informasi yang kita dapat, yang bersangkutan (Imalko) tengah bermain sama anak-anaknya. Tidak lama kemudian, pingsan dan langsung di larikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri. Oleh tim medis rumah sakit, kita dapatkan informasi yang bersangkutan telah meninggal dunia,” kata Roni.

Roni menegaskan, peristiwa meninggalnya narapidana kasus tindak pidana korupsi tersebut, terjadi bukan disebabkan akibat penganiayaan selama di Rutan.

“Yang bersangkutan meninggal dunia, benar di luar Rutan, tapi dalam proses Asimilasi,” ucap Roni.

Diterangkan, proses Asimilasi Imalko mulai dilaksanakan sejak beberapa hari sebelumnya, hingga tanggal 20 Desember 2017 mendatang, sebelum yang bersangkutan melaksanakan pembebasan bersaratnya.

“Surat Asimilasi tersebut masuk ke kantor kami (Rutan) melalui Email dari Kemenkum HAM, sekitar pukul 09.30 WIB, kemudian kita cetak melalui print dan kita serahkan kepada yang bersangkutan. Setelah melalui proses, yang bersangkutan, kemudian meminta izin pulang ke rumahnya sekitar pukul 11.22 WIB,” ungkap Roni.

Roni juga menyebutkan, status Imalko saat itu masih narapidana menjalani masa hukumannya di Rutan Tanjungpinang, usai divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang beberapa waktu silam.

“Namun dalam proses Asimilasi tersebut, yang bersangkutan diperbolehkan pulang ke rumahnya melalui pengawasan dari anggota kita di lapangan. Kemudian, yang bersangkutan, sore harinya harus kembali ke Rutan,” ucap Roni.

Menurut Roni, selama dalam proses penahanan di Rutan, Imalko tidak pernah mengeluarkan atau mengalami sakit maupun catatan penyakit yang mengkhwatirkan.

Disamping itu, Imalko juga terlihat segar bugar, serta rajin melaksanakan ibadah sholat bersama di Rutan.

“Yang bersangkutan hanya pernah mengalami keluhan sakit gigi biasa aja. Tapi tidak ada keluhan atau riwayat penyakit lain. Imalko menempati ruangan Penyengat Tahanan Tipikor,” kata Roni.

Pantaua di rumah duka, Jalan Maharani Nomor 27 A, RT 07 RW 05, Kilometer 5 atas, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, tampak sejumlah keluarga, kaum kerabat serta masyarakat sekitar hadir melayat sembari mengucapkan rasa belasungkawa.

Rencananya, jenazah Imlako akan dibawa ke Kabupaten Natuna menggunakan pesawat untuk dikebumikan disana.

Seperti diketahui, mantan Wabup Natuna tersebut divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipokor) Tanjungpinang selama 1 tahun 10 bulan pada sidang, Kamis (17/11) tahun 2016 lalu

Imalko dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Erianto dan Muhammad Nasir, sidang terpisah), Bantuan Sosial (Bansos) pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Perjuangan (BP) Migas Natuna senilai Rp4,45 miliar pada tahun 2011-2013.

Penulis: An

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here