TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Pemerintah Kota Tanjungpinang menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin  (27/11/2017).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno didampingi Wakil Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul dan Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga dan Wakil Ketua II Ahmad Dhani.

Melalui pengantar nota keuangan tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali arah perencanaan pembangunan pada 2018 dengan tujuh program prioritas.

Wakil Walikota Tanjungpinang H. Syahrul menyampaikan, Berdasarkan hasil KUA/PPAS APBD Tahun 2018, disampaikan struktur APBD yan terdiri dari PAD Kota Tanjungpinang rancangan APBD T.A 2018,  sebesar Rp.817,22 Miliar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 146,23 miliar.

“Adapun PAD tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 68,7 Miliar, hasil retribusi daerah sebesar Rp 6,54 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3,6 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 67,32 miliar,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, dana perimbangan sebesar Rp 611,60 miliar yang terdiri dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 34,39 milyar, dana alokasi umum sebesar Rp 457,36 miliar, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp 57,92 miliar dan dana alokasi non fisik 47,25 miliar Lain-lain pendapatan  yang sah sebesar Rp 59,38 miliar yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemko lainnya sebesar Rp 59,38 miliar.

Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 382,3 Miliar yang meliputi belanja pegawai Rp 356,62 Miliar, belanja hibah Rp 20 miliar dan belanja bantuan sosial Rp 2,71 miliar belanja dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah Rp 1,96 Miliar serta belanja tidak terduga Rp 1 Miliar.

Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 434,91 miliar yang diperuntukkan untuk program pendidikan, kesehatan, kegiatan wajib OPD, dan biaya operasional.

“Terkait klasifikasi belanja tersebut telah dibagi kedalam dua puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan,” ucapnya.

Penganggaran tersebut disusun dan dibuat berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan tugas.

Penulis: beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here