TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – 5 hari lagi waktu untuk Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 1, Hj Rahma untuk membuktikan SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang atau surat pembuktian dalam proses yang ditandatangani Gubernur Kepri ke KPU Tanjungpinang.

Pasalnya, berdasarkan pasal 69 ayat (5), Hj. Rahma harus dapat membuktikan surat di maksud masih dalam proses. Dan pasal 69 ayat (1) PKPU 3 tahun 2017 tentang pencalonan batasnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Jika 27 Juni hari pemungutan suara, maka Rahma harus membuktikan surat yang dimaksud sampai pada tanggal 28 Mei. Apabila Hj. Rahma tidak dapat membuktikan maka dinyatakan “Tidak memenuhi syarat”.

Demikian disampaikan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Dewi Haryanti kepada Sijoritoday.com, Rabu (23/05).

“Saat ini KPU Kota masih menunggu surat dari KPU RI dan arahan KPU Kepri¬† terkait hal tersebut,” kata Dewi.

Dewi menyebut, jika pada tanggal 28 Mei Hj Rahma belum kunjung membuktikan surat dalam proses, KPU Tanjungpinang akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Keputusan tidak secara otomatis tapi berdasarkan hasil rapat pleno,” ungkap Dewi.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria juga mengaku, bahwa pihaknya belum menerima SK pemberhentian Rahma yang ditandatangani Gubernur Kepri, bahkan saat ini Rahma tidak ada melakukan komunikasi ke KPU Kota Tanjungpinang.

“Saat ini belum ada, namun sebelumnya pernah berkomunikasi,” ungkap Robby.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik di Tanjungpinang, Endri Sanopaka menginginkan dalam hal ini sebaiknya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dapat menjembatani persoalan ini, agar komunikasi politik dapat berjalan dan pilwako damai dapat dinikmati bersama-sama.

Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah bukan perdebatan secara aturan yang multi tafsir yang mana tergantung sudut pandang masing-masing pihak.

“Rahma secara defacto memang sudah mengundurkan diri, tapi pengunduran diri itu kan menurut KPU harus dilengkapi dengan SK Pemberhentian dari Gubernur secara administratif,” ujar Endri.

Dalam persoalan pilwako ini, kata Endri, tentu persoalan politik, alangkah baiknya jika jalur komunikasi politik dilakukan agar dapat tercipta suatu harmoni dalam pelaksanaan pilwako nanti.

Terkait hal ini, Hj. Rahma ketika dikonfirmasi melalui pesan Whatshap belum menjawab.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here