TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com- -Meski perampungan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan telah melalui proses yang panjang, namun RUU tersebut hingga kini belum disahkan.

Sementara jika RUU ini disahkan, maka akan sangat membantu daerah kepulauan untuk mendorong kemajuan pembangunan di provinsi kepulauan itu sendiri.

Melihat peluang tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (BEM KM UMRAH) menggelar National Public Discusion (NDP) di Gedung Auditorium kampus Dompak, Kamis (7/6/2018).

Menteri Kajian Strategis BEM KM UMRAH, Izzatun Nur mengatakan, digelarnya diskusi ini merupakan suatu hal yang perlu dikaji, karena diketahui kondisi wilayah kepri saat ini sangatlah potensial dalam sektor maritim yang merupakan daerah kepulauan dan juga Nawacita Presiden Joko Widodo.

“Jadi dengan dilakukannya diskusi kajian dengan thema: “Urgensi RUU Provinsi Kepulauan terhadap kemajuan kepulauan Riau sebagai miniatur Indonesia” kami ingin memberikan kontribusi dalam kemajuan pembangunan provinsi ini,” kata Izzatun.

Dengan belum disahkannya RUU Kepulauan, Asisten I Pemprov Kepri Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Samsul Bahrum mengaku karena RUU tersebut merupakan produk hukum yang sangat politis.

“Memang produk hukum ini sudah diserahkan DPD RI kepada presiden untuk segerah disahkan DPR RI, namun ini masih belum ditanggapi secara serius oleh Presiden,” katanya.

Pemberian cinderamata dari BEM KM UMRAH kepada narasumber Ing Iskandarsyah

Diketahui, DPD RI pada 19 September 2017 sudah mengesahkan RUU inisiasi DPD RI dan telah diserahkan kepada Presiden RI dan DPR RI pada 10 Oktober 2017 lalu dengan nomor: 310/764/DPDRI/2019.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Komisi II Bidang Ekonomi, Ing Iskandarsyah sangat menyesalkan hal tersebut, dimana RUU tersebut dapat memberikan dampak kemajuan pembangunan di provinsi terluar hingga wilayah pinggiran.

Jika proses percepatan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan dianggap terlalu panjang, Iskandarsyah menyarankan agar pemerintah bisa menggantinya dengan RPP sehingga pengelolah provinsi kepulauan ini jelas secara yuridis.

Lulusan dari negeri kincir angin itu menilai bahwa ada sejumlah aturan yang dilabrak oleh pemerintah pusat salah satunya terkait labu jangkar, di UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Derah diberikan kewenangan mengurus pesisir laut 0-12 mil dikelolah Pemda, namun kini di perairan Kepri labu jangkar tersebut masih dikelolah pusat.

“Hal ini tentu berdampak pada PAD Kepri,” katanya.

Dalam kegiatan diskusi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan mahasiswa kampus yang ada di Tanjungpinang,STIE, STAI, Poltekes, STISIPOL dan beberapa organisasi.

Bet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here