TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rapat Paripurna mengenai pandangan umum (Pandum) fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11/2018) pagi.

Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dipahami dan dapat menjadi prioritas di tahun 2019.

Seperti Fraksi Golkar, Asmin Patros mendesak agar pendapatan daerah yang merata dan permasalahan BPJS Kesehatan agar pelayanan dan pengurusannya tidak memberatkan terutama masyarakat menengah kebawah, dan tidak adanya pembatasan pelayanan BPJS.

Kemudian Bidang Pendidikan, agar adanya penambahan RKB (Ruang Kelas Baru) di beberapa daerah di Kepri dan Gaji Guru honorer SMA/SMK awalnya 1 juta perbulan, menjadi 2 juta perbulan untuk tahun 2018 belum terealisasi, diharapkan tahun 2019 menjadi prioritas dan terealisasikan.

Asmin Patros juga meminta agar Pemprov Kepri mengaudit BUMD, dikarenakan belum ada kinerja yang memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri.

Pandangan juga disampaikan Fraksi Demokrat Plus, Wan Norman. Dia mengatakan, biaya perjalanan dinas dan seremoni sudah pantas dihilangkan/kurangi, Gaji Guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan mejadi perhatian secara khusus dan Program dinas olahraga khususnya lapangan sepakbola dipindah ke dinas lain.

Mengenai Gaji Honorer, Fraksi Hanura Plus, dr. Yusrizal mengatakan, sesuai dengan kesepakatan Banggar dan TAPD, pihaknya akan menaikkan gaji honorer Provinsi Kepri di tahun 2019.

“Kami berharap sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN,” kata Yusrizal.

Dia menyampaikan, tahun 2019 anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah masih sangat kurang, anggaran komisi KPPAD masih sangat jauh, hanya untuk kebutuhan gaji saja, sedangkan operasional KPPAD belum dianggarkan.

Adanya pembangunan sport hall menurut hematnya, pembangunan tersebut harus sesuai dengan keuangan daerah.

“Saran kami pembangunan sport hall tidak dilaksanakan di tahun 2019,” saran Yusrizal.

Disisi lain, Yusrizal juga meminta agar Pemprov Kepri mengkaji kembali pengelolaan laut, hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

Sementara itu, Fraksi PKS-PPP, Ing Iskandarsyah menegaskan, PT. Pembangunan Kepri harus mementingkan rakyat yang tidak mampu dan membuka lapangan pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga diharapkan harus sesuai dengan UMK dan mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Diharapkan juga Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di Kepri dan segera merealisasikan LPDB dan Jam Krida,” kata Iskandarysah.

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Nasional,  Sirajudin Nur mempertanyakan ke Pemprov Kepri sejauhmana efektivitas dan potensi PAD Kepri sejauh ini. Kondisi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit.

“Kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Selain itu, Pemprov Kepri juga diminta melakukan regulasi pajak pendapatan daerah agar mendorong pendapatan keuangan daerah.

“BUMD menjadi permasalahan, jadi upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya,” tanyanya.

Dari Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, yang menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).

Dalam rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Waka I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri. (Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here