Memasuki akhir tahun 2018, jagat media sosial khususnya facebook diramaikan oleh munculnya beberapa pemberitaan media online terkait kekosongan kas daerah yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2018.

Padahal, beberapa bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 28 September 2018, APBD untuk tahun anggaran perubahan 2018 sudah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan kisaran nilai lebih dari 3,5 triliun rupiah.

Kekosongan kas daerah ini mengundang tanda tanya besar oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana mungkin kas daerah bisa kosong, sementara masih banyaknya kegiatan yang belum terlaksana dan terbayarkan sesuai dengan postur APBD -P yang sudah ditetapkan ?

Hal ini kemudian memunculkan berbagai opini dan pendapat serta beragam spekulasi tentang kondisi pemerintahan di Provinsi Kepri yang saat ini dikelola terkesan asal- asalan dan tidak profesional. Ironisnya lagi, persoalan yang seharusnya tidak dianggap remeh ini, justru terkesan saling melempar tanggung jawab oleh Gubernur Kepri.

Jawaban Gubernur Nurdin Basirun di salah satu pemberitaan media online bila disinggung soal kekosongan kas daerah justru ia tidak mengetahui jika khas daerah kosong. Jawaban ini semakin menuai kritikan bahkan pro kontra. Ada yang berpendapat bahwa apa yang disampaikan Gubernur itu sudah benar, namun sebagian besar justru mengkritik dengan pedas, bahkan menjustifikasi jika Gubernur Kepri saat ini terkesan gak ngerti mengelola pemerintahan.

Tim redaksi ini kemudian mencoba menelusuri akar permasalahan yang sesungguhnya, mengapa kondisi ini bisa terjadi. Penyebabnya, apakah terkait keterlambatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ?

Karena diketahui, Dana Bagi Hasil (DBH) memang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang menjadi satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Jika hal tersebut yang menjadi penyebab, mengapa seorang Gubernur yang notabenenya adalah pemegang kekuasaan di pemerintahan daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah bisa tidak mengetahuinya ?

Jika begitu keadaannya, apa sebenarnya yang dilakukan Gubernur Kepri selama ini ? Apakah mengelola suatu pemerintahan hanya cukup dengan berkeliling pulau-pulau di Kepri tanpa hasil yang jelas, sementara begitu banyak persoalan daerah yang terbiarkan ?

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP Nomor 33 Tahun 2018, sangat jelas menempatkan seorang Gubernur sebagai wakil atau perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang memiliki tugas dan kewajiban menjalankan roda pemerintahan di suatu daerah. Pengelolaan pemerintahan ini, tentunya juga termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun seorang Gubernur diamanatkan dalam Undang-Undang dibantu oleh perangkat Gubernur seperti Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, namun posisi Gubernur tetaplah sebagai pucuk pimpinan di Pemerintahan yang seyogyanya harus tahu dan faham dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Pemerintahan termasuk juga kondisi keuangan daerah.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sementara pada ayat 2 huruf c disebutkan bahwa diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, selaku kepala pemerintahan di daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Lalu bagaimana mungkin seorang Gubernur Kepri tidak tahu posisi keuangan daerah Kepri yang sedang terjadi dan tidak berupaya segera mengatasi persoalan tersebut ?

Gubernur Kepri Nurdin Basirun seharusnya tidak hanya sekedar melemparkan permasalahan begitu saja apalagi terkesan cuek. Harusnya lebih proaktif dan fokus menyelesaikan permasalahan ini dengan mengurangi agenda-agenda yang belum begitu urgen. Bukankah seorang gubernur memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan tertentu guna mengatasi keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat ? Itu semua kembali lagi pada itikad baik dan profesionalisme dari seorang Nurdin Basirun.

(Ak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here