Tajuk Rencana/Editorial

KEPULAUAN RIAU, dulunya dikenal dengan istilah “Riau” yang berasal dari kata “RIUH” yang kemudian menjadi nama Kesultanan Melayu yaitu Kesultanan Melayu Riau Lingga. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini kemudian menggabungkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada awalnya tidak dikenal istilah Kepulauan Riau melainkan Provinsi Riau. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Tanjungpinang adalah Ibukota Provinsi Riau. Namun dua tahun kemudian Ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru. Sementara wilayah ini menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau kini telah pun menjadi salah satu Provinsi di Republik ini. Lebih dari 16 tahun Provinsi ini terbentuk, namun cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi ini bukannya semakin tercapai, tetapi justru menjadi khayalan semata. Segenggam harapan bahwa Provinsi ini akan mampu mengelola potensi wilayahnya, bagi sebesar besarnya upaya mensejahterakan masyarakat ternyata masih hisapan jempol semata.

Di era kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau pertama, H. Ismeth Abdullah, yang kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Almarhum H.M.Sani, Kepri masih tergolong cukup baik sebagai Provinsi baru di Indonesia. Mereka mampu meletakkan dasar dan pondasi pembangunan serta mengendalikan kondisi ekonomi daerah.

Provinsi ini kemudian memasuki masa yang kurang baik, dibawah kepemimpinan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri. Nurdin Basirun merupakan Wakil Gubernur Kepri yang memenangkan Pilkada Gubernur Kepri Tahun 2015 yang berpasangan dengan Almarhum. H.M.Sani. Belum satu tahun pemerintahan ini, kemudian Gubernur Kepri H.M.Sani meninggal dunia. Amanah Undang-Undang yang kemudian mengantarkan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri menggantikan posisi Almarhum H.M.Sani.

Berdasarkan data yang pernah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan ekonomi di Kepri dimasa kepemimpinan Nurdin Basirun pernah masuk sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi ini bergerak statis dan jikapun terjadi peningkatan tidak begitu signifikan.

Pendapatan daerah Provinsi ini juga belum mampu didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah, namun lebih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Terlihat dalam postur APBD Kepulauan Riau beberapa tahun terakhir (2016 – 2018), PAD Kepri selalu berada di bawah 37% dari total pendapatan daerah.

Nilai Pendapatan Asli Daerah Kepulauan Riau selalu berkisaran diangka Rp.1,1 triliun sampai 1,2 triliun rupiah. Sementara APBD Kepri dalam kisaran angka 3,02 sampai 3,5 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan lebih dari 60% APBD Kepri masih terbelenggu dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Dengan begitu kompleksnya kebutuhan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang 96% wilayahnya adalah lautan, tentu dengan anggaran tersebut sangat tidak memadai. Hal ini diperparah karena tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya keuangan yang mendukung dalam membangun wilayah masing-masing.

Sebagai contoh Kabupaten Lingga yang masih tinggi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Belum lagi beberapa wilayah yang berada di Utara yaitu Natuna dan Anambas yang masih banyak kekurangan dalam hal infrastruktur dan sarana pelayanan publik.

Kepulauan Riau sesungguhnya adalah negeri yang kaya, kaya akan potensi sumber daya alam. Namun ironisnya, negeri yang kaya ini dimiliki oleh sebuah Provinsi yang ternyata miskin. Miskin ide dan gagasan dalam mengelola potensi yang ada, miskin kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi bahkan miskin manajerial dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan perekonomian di wilayah ini.

Akhir tahun 2018 ini harusnya menjadi pelajaran bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kekosongan kas daerah yang disebabkan oleh keterlambatan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) telah membelenggu roda pembangunan di Provinsi ini.

Jika kita bandingkan dengan beberapa Provinsi di Indonesia, mereka masih mampu bertahan dan menjalankan roda pembangunannya karena didukung oleh sumber daya PAD yang memadai. Namun Provinsi kita, sungguh ironis karena terjadi kekosongan kas daerah, sementara masih banyak “PR” yang belum terselesaikan.

Harapan kita, bahwa cita cita berdirinya Provinsi Kepulauan Riau 16 tahun silam harus menjadi cambuk bagi segenap pemegang mandat di Provinsi ini. Negeri yang kaya ini harus bisa dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar besarnya pembangunan di Kepulauan Riau khususnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Tidak ada kata lain, Kepulauan Riau harus bisa memiliki kemandirian fiskal dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak terbelenggu dengan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Semua kembali pada keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibawah kepemimpinan Nurdin Basirun.

(Redaksi)

2 KOMENTAR

  1. Bener sx ..era Nurdin bner2 parah ..para petinggi diam brpura2 tak tau..pengelolaan keuangan yg tak tepat sasaran ..tidak menyentuh ke rakyat miskin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here