KARIMUN, SIJORITODAY.com – – Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau melaksakan pemusnahan Barang Milik Negara ( BMN ) hasil penindakan dan pemusnahan barang bukti penyidikan.

Pemusnahan dilakukan di Lapangan Pemusnahan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kamis ( 14/5/2020 ) pada pukul 14.00 s/d selesai.

Pemusnahan ini dilakukan setelah barang hasil penindakan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan Kakanwil DJBC Khusus Kepri Agus Yulianto melelui Bagian Humas dalam siaran pers, Kamis ( 14/5/2020 ), petang.

Kakanwil DJBC Khusus Kepri Agus Yulianto menyampaikan, barang bukti ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau selama tahun 2018, 2019, dan 2020.

” Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode seperti menggilas dengan alat berat, direndam air, serta pembakaran terhadap barang yang dimusnahkan “, sebutnya.

Adapun Pemusnahan BMN hasil penindakan dan barang bukti penyidikan Agus Yulianto memaparkan, yakni sebagai berikut; MMEA Spirit sebanyak 14.543 botol atau 10.673,8 liter, MMEA Beer sebanyak 1.032 kaleng atau 340,5 liter. Kemudian rokok sebanyak 2.507.762 batang  dan smartphone sebanyak 3.427 unit.

” Secara keseluruhan total nilai barang yang dimusnahkan sebesar Rp 18.2 Miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp 26.4 Miliar. “, ungkap Kakanwil DJBC Khusus Kepri.

Selain nilai material tersebut di atas, sambung Kakanwilsus DJBC Kepri, juga terdapat nilai immaterial bila dibayangkan apabila barang tersebut beredar di pasaran bebas. Bukan hanya terganggunya pertumbuhan industri rokok/minuman/smartphone dalam negeri, tapi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial.

” Bea Cukai terus menerus mengawasi peredaran Barang Kena Cukai yang ada di masyarakat serta barang-barang untuk melindungi industri dalam negeri “, katanya.

Kakanwilsus DJBC Agus Yulianto berharap, dengan pemusnahan ini, Bea Cukai bertanggung jawab untuk menindak lanjuti barang yang impornya tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga perusahaan yang bergerak dibisnis Impor BKC dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

Serta diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan kepabeanan dan cukai, serta dapat meningkatkan sinergi yang kuat antar instansi, tokoh adat, dan tokoh masyaraka, terang Agus Yulianto.

Terakhir Kakanwil menjelaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki empat fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai, dimana salah satu perannya adalah sebagai community protector yang berperan membatasi beredarnya barang yang dianggap mengganggu kesehatan jika dikonsumsi masyarakat serta untuk melindungi industri dalam negeri seperti minuman keras, rokok, dan smartphone.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas community protector, maka dilakukan pemusnahan barang hasil penindakan sebagai eksekusi terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

” Pelaksanaan pemusnahan barang hasil penindakan ini juga merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.04/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara “, terang Agus Yuluanto. ( sunar )

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here