TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Pasca ditetapkannya Rini Pratiwi seorang Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tanjungpinang sebagai tersangka dalam dugaan penggunaan gelar palsu, Jumat tanggal 30 Oktober 2020 Rini hadir memenuhi panggilan Reskrim Polres Tanjungpinang dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka.

Didampingi dua orang pengacara, Rini tampak tenang memasuki ruang penyidik yang akan melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya. Dengan senyuman, dirinya mengaku menghargai proses hukum dan siap mengikuti prosesnya.

“Kalau saya ikuti prosesnya, dan menghargai proses, doakan saja untuk proses hari ini,” ujar Rini sambil memasuki ruang penyidik.

Ditempat terpisah, Ketua DPC PKB Kota Tanjungpinang, Yandi Andrian memberikan komentar terkait pemeriksaan yang sedang dijalani oleh rekan se-Partainya tersebut.

“Pertama, saya ingin menyampaikan dan meluruskan persepsi terkait agenda pemeriksaan Rini pada Senin yang lalu. Beliau bukan mangkir dari pemanggilan penyidik, akan tetapi pada waktu yang bersamaan partai juga sudah mengagendakan pemanggilan dirinya dalam rapat klarifikasi partai. Hal tersebut juga sudah dikoordinasikan ke pihak penyidik Polres Tanjungpinang. Sehingga tidak benar jika Senin yang lalu beliau mangkir dari pemanggilan,” ujar Yandi.

Sebagai Ketua DPC PKB Kota Tanjungpinang, Yandi mengapresiasi sikap kooperatif dari saudari Rini Pratiwi yang hadir memenuhi panggilan pihak penyidik Polres Tanjungpinang itu.

Hal tersebut, kata Yandi, juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan juga berharap agar permasalahan ini dapat segera selesai, sehingga adanya kepastian hukum terhadap kasus yang sedang dihadapinya.

Ditambahkan Yandi, sebagai negara hukum maka prinsip-prinsip hukum yang berlaku harus dipatuhi bersama. Hal yang paling prinsip yaitu praduga tidak bersalah, artinya sebelum adanya keputusan inkrah Pengadilan maka seseorang tidak bisa dijustifikasi bersalah.

“Sehingga proses hukum yang sedang berjalan saat ini, hendaknya kita hormati bersama agar permasalahan hukum yang ada menjadi terang. Intinya proses hukum sedang berjalan, kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa dengan proses hukum ini yang bersangkutan salah. Sebab yang berhak menyatakan seseorang bersalah adalah Pengadilan,” ucap Yandi dengan tegas.

Disinggung terkait sikap PKB terhadap kadernya tersebut, Yandi mengaku saat ini partainya tidak dapat mengambil keputusan apapun, sampai adanya keputusan yang inkrah.

“Perlu saya garis bawahi kembali bahwa saat ini DPC PKB Kota Tanjungpinang tidak dapat mengambil keputusan apapun selain mengikuti perkembangan proses hukum yang sedang berjalan sampai adanya keputusan inkrah,” tungkasnya.

Yandi pun mengaku merasa bingung selama mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Pertama, kata Yandi, yang dilaporkan menyangkut dugaan penggunaan ijazah palsu, namun kemudian berubah menjadi dugaan penggunaan gelar palsu.

Artinya, lanjut Yandi, dugaan pertama tidak memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi, justru yang bersangkutan dinyatakan tersangka dengan dugaan penggunaan gelar palsu.

“Jika kita lihat perkembangan proses hukum yang terjadi, dari laporan awal terkait dugaan penggunaan ijazah palsu itukan sepertinya tidak terbukti. Karena justru yang disangkakan kepada Rini adalah terkait dugaan penggunaan gelar palsu. Maka dalam hal ini kita tidak bisa berspekulasi selain menuggu proses hukum tersebut sehingga semua menjadi terang,” tutup Yandi.

Kasus yang menjerat Rini sekarang adalah penggunaan gelar yang dikeluarkan universitas perguruan tinggi tempat Rini mengeyam pendidikan itu diduga tidak sesuai yang digunakan Rini saat ini.

Akhirnya, Rini dijerat dugaan penggunaan gelar palsu. Padahal, salah satu organisasi mahasiswa Kepri, PMII Tanjungpinang-Bintan melaporkan Politisi PKB itu ke Polres Tanjungpinang atas dugaan penggunaan ijazah palsu.

Pada Selasa (20/10) yang lalu, Satreskrim Polres Tanjungpinang menetapkan Rini Pratiwi menjadi tersangka kasus penggunaan gelar palsu bukan dugaan penggunaan ijazah palsu.

Karena itu, Rini disangkakan melanggar pasal 68 Ayat 3 No 20 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman hukuman penjara selama dua tahun.

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here