Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari angkat bicara soal Perwako Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan yang dinilai cacat materiil.

Teguh mengakui bahwa hingga kini pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan masih sebatas Perwako belum dalam bentuk Perda.

“Memang Perda nya belum ada,” katanya, Jum’at (4/12).

Ia juga menyampaikan bahwa Perwako Prokes itu hanya untuk keadaan darurat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

“Kita melaksanakan Perwako itu kan kondisi darurat, harus kita ambil langkah itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, ia memastikan akan melihat kembali apakah Ranperda Covid-19 masuk dalam Prolegda DPRD Tanjungpinang Tahun 2021.

“Nanti saya lihat lagi lah, mudah-mudahan dimasukin di (Prolegda-red),” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Perda Covid-19 di Kota Tanjungpinang tidak perlu dibuat apabila Perda Covid-19 telah mengatur seluruh Kabupaten/Kota di Kepri.

“Karena di Provinsi sudah dibuat inisiatif Dewan, kalau Perda yang dibuat itu mencakup seluruh provinsi Kepri berarti kita menggunakan Perda itu,” tambahnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi oleh awak media ini, Ketua DPRD Yuniarni Pustoko Weni dan Ade Angga serta Hendra Jaya selaku Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang memilih bungkam terkait masalah ini.

Hal yang sama juga terjadi pada Hendy Amerta, Ketua Banpemperda DPRD Kota Tanjungpinang.

Sebelumnya, pada Kamis (26/11) yang lalu. Pengamat Hukum Tata Negara UMRAH, Pery Rehendra Sucipta meminta agar Walikota Tanjungpinang mencabut Perwako tersebut dan menggesa penyusunan dan pengesahan Perda protokol kesehatan.

Menurutnya, Perwako Prokes itu melanggar Pasal 15 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 238 Undang-Undang Pemerintah Daerah serta Pasal 5 Permendagri tentang Produk Hukum Daerah.

Ia juga menegaskan bahwa pemuatan pembebanan biaya paksaan, ancaman pidana, sanksi administratif, teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, dan denda administratif seharusnya diatur di dalam Perda.

“Artinya adanya syarat materiil yang tidak terpenuhi ketika materi-materi tersebut diatur di dalam Peraturan Walikota (Perwako No 44 Tahun 2020 -red), atau sebut saja Cacat Materiil,” katanya, Kamis (26/11). (Nuel)

Editor : Ode

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here