Ilustrasi Tanah

BINTAN, SIJORITODAY.com – Kasus oknum Kepala Desa yang menjual lahan milik Pemerintah Desa Berakit seluas 1,2 hektare masih berlanjut. Meskipun disebut tidak ada unsur pidana korupsi, namun polisi menyoal perkara itu masuk dalam pidana umum atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Kabar terbaru, hasil penjualan dari oknum berinisial NT itu, PT AGM sebagai pembeli ternyata sudah mengembalikan Aset berupa lahan seluas 1,2 hektare (Ha) itu ke Pemerintah Desa Berakit pada tahun 2015 silam.

Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Dwi Hatmoko melalui Kanit Tipikor Ipda Mahidir menyebutkan jika PT AGM telah mengembalikan Aset tersebut ke pemerintah desa sejak 2015. Aset itu dikembalikan setelah ia mengetahui lahan yang dibelinya ternyata milik pemerintah.

“Setelah dilakukan koordinasi tidak ditemukan adanya kerugian negara yang ditimbulkan,” kata dia.

Meski demikian, Mahidir menegaskan, uang yang sudah dibayarkan perusahaan tidak ikut dikembalikan. Mengenai transaksi jual beli lahan tersebut, terdapat dua versi berbeda baik dari perusahaan maupun NT.

“Hasil pemeriksaan dari invoice perusahaan itu nilainya Rp 1,6 miliar sementara dari NT yang diterimanya Rp 300 juta,” sebut Mahidir kepada wartawan.

Kepolisian, lanjut Mahidir, telah berkoordinasi dengan ahli pidana materil. Hasilnya, memang ada unsur pidana yang ditimbulkan. Namun, untuk dihitung kerugian negaranya tidak bisa, karena aset yang dibeli perusahaan sudah dikembalikan.

Sebelumnya, kasus ini sempat mencuat ke publik. Saat itu, Kasat Reskrim Polres Bintan yang dipimpin AKP Agus Hasanudin sempat memeriksa sejumlah saksi dari pemerintah desa mulai dari Kepala Desa hingga Bendahara desa termasuk mantan Kepala Desa. (Btn)

Editor: Akok

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here