Foto pejabat pemko Tanjungpinang dilantik dan diambil sumpah jabatan di depan kantor Wali Kota Tanjungpinang. Ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Amburadulnya sistem pengeluaran soal sejumlah belanja daerah di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terungkap saat diketahui hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kepri tahun anggaran 2020.

Bahkan terdapat potensi penyalahgunaan kas daerah. Ada sejumlah pencairan belanja daerah tidak melalui verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditambah lagi pengembalian belanja secara tunai bukan non tunai.

Meskipun telah dilakukan pengembalian ke kas daerah, tapi jejak potensi masalah soal pembayaran empat jenis belanja yang sempat melebihi pagu anggaran itu sudah dicatat oleh BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemko Tanjungpinang tahun 2020, diketahui bahwa saldo kas di bendahara pengeluaran Setda Tanjungpinang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 106.861.684,00.

Jumlah saldo kas ini berbeda dengan hasil pemeriksaan BPK atas rekening koran bendahara pengeluaran yang menunjukkan saldo per 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,00.

Perbedaan saldo kas itu akibat pengembalian kelebihan belanja honorarium tenaga ahli, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja BBM dan belanja berlangganan internet yang dilakukan dengan tunai.

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 106.861.684,00 merupakan pengembalian kelebihan belanja atas pencairan Ganti Uang (GU) ke-5. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melebihi anggaran kepada pihak ketiga sehingga bendahara mengembalikan kelebihan belanja ke kas daerah pada 8 dan 12 Januari 2021.

Ternyata setelah diperiksa BPK, pencairan honorarium tenaga ahli sebesar Rp.60.000.000,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.27.750.000,- tidak melalui persetujuan PPK.

Bendahara juga tidak mengecek kebenaran tagihan, saat perhitungan pengajuan SP2D GU diketahui bahwa bendahara telah mencairkan honor tenaga ahli sebanyak dua kali pada bulan Juli hingga September 2020.

Selain itu, pencairan belanja BBM sebesar Rp.20.362.500,00 dan belanja internet sebesar Rp.25.363.800,00 dilakukan sebelum proses verifikasi selesai. Proses pencairan oleh PPTK telah diverifikasi oleh PPK SKPD namun PPK SKPD tidak setuju atas dokumen pengajuan pencairan sebab verifikatur menemukan sejumlah koreksi pada dokumen tersebut.

“Berdasarkan hasil konfirmasi BPK dengan PT. BIM selaku penyedia BBM diketahui bahwa penyedia tidak mengetahui perhitungan kelebihan bayar tersebut sebab PPTK hanya meminta kelebihan belanja sebesar Rp. 4.880.000,00 dan kelebihan itu dibayar secara tunai tanpa kuitansi,” tulis LHP BPK atas LKPD Kota Tanjungpinang tahun 2020.

BPK menilai pengembalian kelebihan belanja secara tunai berpotensi penyalahgunaan kas daerah atas pencairan yang tidak di verifikasi PPK. Bahkan Bendahara pengeluaran juga dinilai tidak cermat dalam meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

Atas temuan tersebut BPK meminta Wali Kota Tanjungpinang menginstruksikan Sekda Teguh Ahmad Syafari untuk memonitoring penggunaan anggaran, memerintahkan PPK memverifikasi lembar persetujuan pengajuan pembayaran dan memberikan sanksi kepada bendahara pengeluaran.

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here