TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Sebagai daerah yang memiliki luas wilayah perairan hampir 96% dibanding daratannya, Kepulauan Riau (Kepri) sangat berpotensi menjadi poros maritim dunia. Apalagi letaknya yang sangat strategis di perbatasan Singapura, Malaysia serta bersinggungan langsung dengan Selat Philip dan Selatan Malaka yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional.
Untuk itu, tidak dipungkiri jika banyak sekali potensi maritim untuk menggali pendapatan baru. Untuk memaksimalkan segala potensi maritim, Pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2013 telah membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). BUP ini dapat mengelola ruang laut.
Kini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di era Ansar Ahmad melaksanakan seleksi untuk memilih Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri yang baru.
Bahkan, proses seleksi telah masuk pada tahapan kelulusan administrasi. 16 orang dinyatakan lulus pada tahapan tersebut.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi, ada yang Wirausaha, Jurnalis, Pelaut dan bahkan ada peserta yang berstatus PNS. Pengumuman kelulusan administrasi telah dikeluarkan pada tanggal 16/06/2021 yang lalu melalui portal resmi Pemprov Kepri.
Persatuan Ahli Kepelabuhanan Indonesia (PALKI) turut angkat suara. Organisasi wadah berhimpunnya para Ahli Kepelabuhanan itu meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad agar benar-benar selektif dalam menunjuk direksi BUP Kepri.
Ketua Umum PALKI, Mohammad Hamzah mengatakan, Kepri sebagai daerah yang sangat cepat tanggapan atas peluang yang dimilikinya, ketika daerah lain masih dalam tahap memetakan peluang pemanfaatan potensi maritim, Kepri justru sudah lebih dulu membentuk BUP dan menjajaki peluang kemaritiman.
PALKI, kata Hamzah, siap menjadi mitra kerjasama dengan Pemprov Kepri dalam pengembangan kepelabuhanan.
“Peluang usaha kepelabuhanan yang akan dihadapi BUP Kepri kedepan sangat potensial sehingga alangkah baik jika yang menjabat Direksi BUP nantinya adalah figur yang memiliki latar belakang kualifikasi yang mumpuni dan berkompeten,” kata dia, Jumat.
Hamzah menjelaskan, anggota PALKI adalah mereka yang bersertifikasi Ahli Kepelabuhanan dan Sertifikat Keahliannya berlaku global diakui IMO dan dunia internasional karena ditandatangani oleh Dirjen Hubla.
Ia pun menyinggung pengumuman peserta yang dinyatakan lulus administrasi oleh Pemprov Kepri itu salah satu diantaranya adalah anggota PALKI. Yakni, Buana Fauzi Februari. Menurutnya, Buana patut dan layak dipilih memimpin BUP.
“Kami yakin anggota kami, Buana Fauzi Februari patut dan layak dipilih memimpin BUP Kepri,” pungkasnya.
Buana sendiri tidak menampik ia merupakan anggota PALKI. Ia juga mengaku serius akan fokus mengelolah perusahaan pelat merah itu jika dipercayai Gubernur Kepri.
“Saya sangat siap mengemban amanah bila dipercaya Gubernur Kepri memimpin BUP,” katanya.
Pria yang pernah bertugas di Dishub Kepri saat Pemprov Kepri dan Kemenhub beradu sengketa kewenangan mengelola labuh jangkar lewat jalur nonlitigasi di Kemenkumham itu menyatakan siap mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bila aturannya mewajibkan.
“Sudah siap lahir bathin,” singkatnya.
(Red)
