TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyerahkan SK pengangkatan 243 guru PPPK tahap II di Lingkungan Pemprov Kepri formasi tahun 2021 di Aula Wan Seri Beni Dompak, Senin (13/6/2022).
Ke-243 orang tersebut mengisi 264 alokasi formasi PPPK Guru Tahap II yang lulus seleksi kompetensi pada 8 sampai 10 Desember 2021 lalu.
Peserta yang lulus kompetensi tersebut mengisi formasi yang tersebar di 7 Kabupaten Kota dengan rincian Batam 105 orang, Tanjungpinang 35 orang, Bintan 24 orang, Anambas 14 orang, Natuna 28 orang, Karimun 33 orang, dan Lingga 25 orang.
Total alokasi formasi PPPK Guru Pemprov Kepri tahun 2021 sebanyak 645 orang dimana formasi PPPK Guru Tahap I sebanyak 381 orang telah menerima SK dan menandatangani Perjanjian Kerja pada 26 April 2022 lalu dan telah mulai bekerja pada 27 April 2022.
Dalam sambutannya, Ansar berpesan agar PPPK Guru yang lulus seleksi untuk selalu bersyukur karena di luar sana masih banyak tenaga pendidik yang masih menunggu kesempatan yang sama seperti ini.
“Bapak ibu sudah berhasil mengikuti seleksi ini sebagai anugerah Allah sekaligus sebagai titipan amanah masyarakat. Mudah-mudahan dengan amanah ini bapak ibu dapat berkarir lebih baik lagi ke depannya,” katanya, Senin (13/6/2022).
Menurut Ansar, pendidik menjadi salah satu unsur yang menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata secara kualitas.
Ansar juga memastikan, Pemprov Kepri terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di seluruh wilayah Kepri sesuai kewenangan, salah satunya melalui jalur PPPK.
“Jadilah guru yang baik, profesional, proses karirnya berjenjang dengan baik. Suatu saat bukan tidak mungkin dapat menjabat kepala sekolah bahkan jabatan di luar sekolah,” ucapnya.
Gubernur menuturkan, tugas mendidik memang bukan tugas yg mudah. Menurutnya ada 2 prinsip penting dalam menjadi pendidik yaitu transfer knowledge dan change of behaviour.
“Mentransfer ilmu dan yang tak kalah penting mengubah perilaku peserta didik yang ke depan diharapkan dapat menjadi generasi yang dapat diandalkan,” tuturnya.
Ansar juga meminta agar PPPK guru serius mengikuti pembekalan dan orientasi singkat agar mengetahui porsi dan posisinya masing-masing.
“Berbagai aturan akan disampaikan narasumber termasuk BPJS. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan harus dicover agar menjadi jaminan oleh pemerintah daerah,” tutupnya. (*)
Editor: Nuel
