BATAM,SIJORITODAY.com – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari meminta pemerintah untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah apabila ada penambahan rombongan belajar (Rombel).
Lagat menuturkan, Ombudsman masih menemukan sekolah-sekolah yang sarana prasarana nya tidak sesuai dengan jumlah Rombel. Ini tentu akan berimplikasi negara pada kualitas pendidikan.
“Di lapangan kita pernah temukan, terdapat sekolah yang sarpras nya belum memadai. Sebelum Rombel ditambah, pemerintah harus memastikan sarpras juga ditambah,” katanya, Rabu (29/6/2022).
Ia pun menyarankan pemerintah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, agar meringankan beban biaya sekolah di swasta, sebagai solusi lain dari penambahan rombel.
“Di sekolah swasta sudah ada guru dan sarpras yang memadai. Selama ini, biaya lah yang menjadi kendala masyarakat sehingga memaksakan agar anaknya bersekolah di negeri,” ujarnya.
Selain berbicara mengenai sarpras, Lagat pun mengatakan pihaknya saat ini juga sedang memberi perhatian khusus terhadap penyimpangan pembiayaan yang kerap kali masih terjadi dan dikeluhkan masyarakat.
“Kami masih banyak temukan dalam berbagai bentuk, terutama saat pendaftaran dengan dalih peralatan sekolah. Oknum yang bermain pun beragam dari mulai pihak sekolah, politisi, RT/RW dan sebagainya,” ungkapnya.
Dalam hal itu, Lagat berharap Pemerintah berani membuat sistem Clean and Clear agar penyimpangan terkait pembiayaan tersebut tidak terjadi berulang pada tahun berikutnya.
“Masyarakat saat ini dalam keadaan sulit, mereka tahu tapi mereka takut untuk melapor, oleh sebab itu sebagai pengambil kebijakan, pemerintah, bersama dengan tim pengawas harus bekerjasama memperbaiki kualitas pendidikan agar terhindar dari penyimpangan,” tutupnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur pernah mengusulkan agar Pemda memberikan subsidi pembangunan sarana dan prasarana bagi sekolah swasta.
Sirajudin menerangkan, dengan subsidi, biaya pendidikan di sekolah swasta akan terjangkau karena bebas dari kewajiban uang pembangunan dan uang sekolah akan murah.
Memang, bila dihitung-hitung akan memberatkan keuangan daerah, namun ini merupakan investasi untuk generasi bangsa yang berkualitas.
Sirajudin menjelaskan, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas pula. Upah murah di Kepri, merupakan akibat dari rendahnya kualitas tenaga kerja.
“Pemerintah harus mendukung sekolah swasta, misalnya uang bangun gedungnya disubsidi pemerintah, sebagai gantinya sekolah swasta menghapuskan uang pembangunan,” katanya dalam dialog interaktif di RRI Batam, Senin (27/6/2022).
Penulis: Helen
Editor: Nuel
