TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Masih minimnya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kepulauan Riau menjadi perhatian Akademisi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim.
Zamzami menuturkan, pemerataan pendidikan yang berkualitas tergantung kepekaan pemimpin atau Kepala Daerah yang menjabat.
Kepala Daerah harus peka akan pendidikan, tidak saja di perkotaan tapi juga di pelosok. Apalagi, pendidikan merupakan investasi jangka panjang akan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Tergantung political will dan kepekaan para pemimpin untuk memeratakan kualitas pendidikan di semua pelosok wilayah kewenangannya,” katanya, Rabu (6/7/2022) kemarin.
Ketua Dewan Pendidikan Tanjungpinang itu menerangkan, sedikitnya ada dua aspek yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yakni ketersediaan sarana prasarana dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga berhak mendapatkan bantuan subsidi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemenuhan sarana prasarana penunjang pendidikan.
“Pemerintah bisa mendukung sekolah swasta yang terseok-seok, tapi harus berdasarkan tekad dan niat yang baik dalam turut serta mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.
Soal tenaga kependidikan yang berkualitas, Zamzami memandang perlu dilakukan rotasi berkala terhadap para Kepala Sekolah dan guru sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.
Kepala Sekolah dan Guru harus bersedia ditempatkan dimana saja termasuk sekolah-sekolah di pelosok yang masih minim sarana prasarana.
“Itu kewenangan Dinas Pendidikan, guru PNS harus siap ditempatkan dimana saja termasuk di sekolah-sekolah yang masih minim,” terangnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur meminta Gubernur Ansar Ahmad menerbitkan Pergub pembatasan masa jabatan Kepsek dan guru maksimal 6 tahun.
Ini bertujuan agar Kepsek dan guru berkualitas terdistribusi dengan baik ke sekolah yang belum berkembang.
“Masa bakti guru untuk dipetakan dan di distribusikan ke sekolah yang belum berkembang,” ucapnya.
Penulis: Nuel
