TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Syukur Harianto alias Buyung Adli mendorong Pemprov Kepri memberlakukan kartu kendali dalam penyaluran BBM subsidi.
Buyung mengatakan, penggunaan kartu kendali sudah mulai dilaksanakan di Bintan, namun belum menyeluruh di Kabupaten/Kota lainnya.
Pemprov Kepri perlu mendorong agar kartu kendali diberlakukan secara menyeluruh di 7 Kabupaten/Kota.
“Banyak nelayan yang belum menikmati BBM bersubsidi, bahkan tidak tahu apa itu BBM subsidi,” katanya, Kamis (25/8/2022).
Buyung juga meminta agar Pemerintah mempermudah proses administrasi jika kartu kendali diberlakukan secara menyeluruh.
Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan jemput bola atau mendirikan posko di pusat-pusat pelabuhan perikanan untuk proses pendaftaran kartu kendali.
“Kami minta di daerah kepulauan ini birokrasi nya dipermudah. Untuk kawan-kawan di pulau, harus menyeberang 2 jam mengurusi dokumen BBM subsidi kan nggak siap satu hari,” ujarnya.
Berbeda dengan Bintan, kartu kendali BBM subsidi belum diterapkan di Anambas.
Sekretaris HNSI Anambas, Dedi Syahputra menuturkan, nelayan sudah pernah mengusulkan penggunaan kartu kendali ke Pemkab dan DPRD Anambas, namun belum ditanggapi.
“Bulan Maret kita sudah usulkan secara resmi kepada OPD terkait & DPRD pada saat RDP dengan HNSI terkait kelangkaan solar,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Sahat Sianturi meminta Gubernur Ansar Ahmad segera menerbitkan Pergub tentang penggunaan kartu kendali BBM subsidi.
Menurut Sahat, penggunaan kartu kendali akan mampu menekan konsumsi BBM subsidi dan tepat sasaran, apalagi kuota BBM subsidi Kepri 126.556 KL diprediksi hanya mampu bertahan hingga Oktober mendatang.
“Udah tahu tidak tepat sasaran, ya dibuat lah tepat sasaran, dalam jangka pendek dibuatlah kartu kendali,” pintanya.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur mendorong adanya transformasi digital dalam penyaluran BBM bersubsidi ke nelayan.
Menurutnya, digitalisasi penyaluran BBM akan memudahkan Pemerintah memantau distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Pemerintah juga akan dimudahkan untuk mengukur tren pemakaian dan menghitung kebutuhan BBM subsidi di tahun berikutnya.
“Harusnya untuk tata niaga BBM bersubsidi di Pelabuhan Perikanan untuk nelayan, sudah di digitalisasi agar mudah dipantau secara realtime,” usulnya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menegaskan, BBM subsidi seharusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, angkutan logistik, nelayan, dan transportasi umum.
Ia pun mendukung penuh rencana Pemprov Kepri membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi BBM subsidi dari hulu ke hilir.
“Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat memastikan BBM subsidi tepat sasaran karena ini merupakan program pusat,” tambahnya.
Penulis: Nuel
