TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta Gubernur Ansar Ahmad segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM untuk ojek online, angkot, dan nelayan.
Wahyu mengatakan, BLT sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kepri berada di peringkat 10 Provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia sebesar 6 persen.
“Kemarin pak Gubernur kan sudah membahas rencana penyaluran BLT dari 2 persen dana transfer, segera disalurkan,” katanya, Rabu (14/9/2022).
Selain BLT, Wahyu juga mendorong Ansar mempercepat realisasi pembentukan kawasan pertanian terpadu untuk ditanami komoditas rentan inflasi.
Selain menstabilkan harga komoditas, realisasi kawasan pertanian terpadu juga akan membantu menurunkan angka kemiskinan karena orang tidak mampu direkrut menjadi tenaga kerja.
“Awalnya kawasan pertanian terpadu ini bakal direalisasikan tahun depan, namun tidak ada salahnya kita percepat,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Pemprov telah menyiapkan bantalan sosial Rp30 miliar untuk ojol, angkot, dan nelayan.
Ansar juga membuka peluang menyalurkan BLT untuk masyarakat kurang mampu yang belum terdata dalam DTKS Kemensos RI.
“Kalau memungkinkan data non DTKS berhak menerima, kita akan berikan BLT,” ujarnya, Senin (5/9/2022).
Jauh sebelum kenaikan BBM subsidi, Gubernur Ansar Ahmad juga telah melakukan sejumlah langkah antisipatif dengan mengumpulkan seluruh Bupati/Wali Kota dalam rapat koordinasi di Aula Wan Seri Beni, Senin (22/8/2022).
Dalam rapat itu, Ansar meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Pertamina memisahkan kuota BBM subsidi antara kuota nelayan, transportasi laut, dan darat.
Pemisahan kuota BBM ini penting untuk mengetahui jumlah ketersediaan kuota BBM berdasarkan peruntukannya. Apalagi nelayan di seluruh daerah mengeluhkan BBM subsidi yang mengalami kelangkaan.
Selain kuota BBM, Ansar juga menyampaikan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu seluas ratusan hektar. Kawasan ini akan ditanami komoditas rentan inflasi.
Saat itu, Ansar memerintahkan Disperindag dan DP2KH untuk memetakan kebutuhan komoditas rentan inflasi di Kepri.
“Tugaskan Disperindag dan Dinas Pertanian menghitung kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi over supply sehingga harga komoditas di petani anjlok,” tuturnya, Senin (22/8/2022).
Untuk penanggulangan inflasi jangka pendek, Ansar menginstruksikan Kepala Daerah dengan inflasi cukup tinggi menggelar operasi pasar secara berkala.
Kota Batam dan Tanjungpinang menjadi prioritas karena populasi kedua Kota itu cukup besar namun suplai bahan pangannya masih tergantung daerah lain.
“Kita harus benar-benar melakukan perhitungan agar operasi pasar yang digelar nantinya berjalan efektif untuk menurunkan harga pangan,” ucapnya, Selasa (23/8/2022).
Baru-baru ini, Ansar juga menandatangani SK kenaikan tarif tiket transportasi laut antar pulau di Kepri.
Ansar menegaskan akan membatasi kenaikan tarif tiket transportasi laut maksimal 20 persen dari tarif sebelumnya.
“Jangan sampai kenaikan tarif ini terlalu berat bagi masyarakat. Walaupun harga BBM sekitar 54 persen, tapi kenaikan tarif angkutan jangan sampai sama,” tambahnya.
Penulis: Nuel
