TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengungkapkan alasan Pemprov Kepri tidak memaksimalkan kuota penerimaan PPPK guru tahun 2022.
Ansar menyebut, penerimaan guru PPPK perlu memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau besar-besar nggak gampang juga karena membayar tunjangan kinerja nya itu berat sekali dengan APBD kita saat ini,” katanya, Senin (3/10/2022).
Diketahui, pada penerimaan PPPK guru tahun 2022, Kemendikbudristek menyoroti Kepri karena hanya mengusulkan 718 formasi dari 3.064 kebutuhan.
Senada dengan Ansar, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara juga menyampaikan bahwa pengajuan PPPK guru membebani keuangan daerah karena menanggung tunjangan kinerja.
Ia menyebut, 718 formasi yang diajukan merupakan kebutuhan mendesak saat ini dan sudah disesuaikan dengan keuangan daerah.
“Dampaknya ada pembayaran tunjangan nya, nanti kebanyakan belanja pegawai, kalikan aja Rp7 juta x 3.000 orang berapa anggaran yang harus kita sediakan?,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung menjelaskan, penerimaan guru PPPK akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia pun memastikan, 3.064 kebutuhan guru akan terpenuhi di penerimaan PPPK tahun 2023.
“Tahun 2023, bertahap. Kita ajukan banyak-banyak, Kementerian pasti akan cut juga karena anggaran,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur menyebut, kebijakan Pemprov yang tidak mengoptimalkan kuota PPPK guru menjadi pertanda minimnya perhatian Gubernur Ansar Ahmad terhadap isu pendidikan.
Menurut politisi PKB itu, Ansar hanya fokus membenahi infrastruktur namun tidak dengan pendidikan di daerah, apalagi Pemprov menggeser anggaran Disdik Rp12,6 miliar untuk kegiatan di luar urusan pendidikan.
“Sejak beberapa tahun, masalah kekurangan sarana prasarana, kekurangan guru, pemerataan kualitas pendidikan, tidak diberi porsi anggaran yang memadai dari APBD,” ungkapnya.
Sirajudin pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menjadikan isu pendidikan sebagai program prioritas, bukan hanya pembangunan infrastruktur semata.
“Lihat contoh pembangunan infrastruktur, anggarannya fantastis, sampai berhutang ke PT SMI saja bisa. Proyek Gurindam 12 terdahulu sampai Rp400 miliar juga bisa di biayai,” ucapnya.
Anggota DPRD Kepri 2 periode itu mengaku masih menaruh harapan agar Pemprov Kepri memaksimalkan kuota PPPK guru tahun 2022 sebagai wujud kepedulian Gubernur Ansar Ahmad terhadap pendidikan.
“Jadi sekali lagi ini soal komitmen dan political action. Kita minta agar formasi guru PPPK ini agar dimaksimalkan usulannya. Masa iya cuma 23 persen yang di usulkan dari kebutuhan,” harapnya.
Penulis: Nuel
