TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad berencana menghapus program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tahun 2023.
Menurutnya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah tidak diperlukan lagi lantaran ekonomi kian membaik.
“Kemarin kan karena pandemi, recovery ekonomi kan udah mulai, kita coba normal, tapi tetap memperhatikan kondisi perekonomian kita,” katanya, Jum’at (11/10/2022).
Ansar optimis, penghapusan pemutihan pajak tidak akan berpengaruh signifikan terhadap realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di tahun 2023.
“Kenaikan target tahun 2023 sudah sesuai dengan potensi kendaraan dan kondisi obyektif pemungutan,” ujarnya.
Ekonom STIE Pembangunan Tanjungpinang, Indra Bastian Tahir mengatakan, penghapusan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemprov Kepri.
Kendati demikian, ia meminta agar program ini tetap dilanjutkan khusus untuk mutasi kendaraan dari luar daerah.
“Sebetulnya bisa saja dilakukan untuk menarik masyarakat agar melakukan pembayaran pajak kendaraannya yang melakukan migrasi dari luar daerah pada momen tertentu dan dalam durasi pendek oleh BP2RD dalam mengejar target PAD nya,” tuturnya.
Bastian menerangkan, Pemprov Kepri perlu memastikan bahwa penghapusan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak mempengaruhi PAD tahun 2023.
PAD yang terganggu akan menyebabkan mandek nya program-program pembangunan, apalagi Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi di tahun depan.
“Pajak Ranmor masih menjadi kontributor PAD Kepri terbesar,” terangnya.
Bastian menambahkan, di tahun 2023, Pemprov Kepri masih memiliki pekerjaan rumah memulihkan ekonomi, salah satunya inflasi.
Meski mengalami deflasi 0,07 persen di Oktober 2022, Kepri ternyata masih inflasi 4,89 persen sepanjang tahun 2022 dan 6,39 persen jika dibandingkan tahun 2021 (YoY).
Untuk mencegah inflasi, Pemprov Kepri perlu mengendalikan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok tidak terganggu.
Pemprov juga perlu menarik investasi dari luar untuk menyerap tenaga kerja lokal yang selama ini menganggur akibat pandemi Covid-19.
“Inflasi secara nasional lebih disebabkan oleh kenaikan BBM ya beberapa waktu lalu. Adapun pertumbuhan ekonomi di daerah memang tergantung daerah itu sendiri, Kepri karena Batam sebagai kontributor perekonomian terbesar bisa jadi sudah mulai bergeliat ya walaupun untuk daerah lain seperti Tanjungpinang dan lainnya masih bergantung dari pergerakan Pemerintah Daerah melalui APBD,” tambahnya.
Penulis: Nuel
