TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Perjuangan Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri tampaknya akan kembali berbuah manis.
Sebelumnya saat sidak ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup di Batam pada 4 Januari lalu, Wahyu mendesak agar laboratorium segera diakreditasi tahun ini.
Diketahui, sejak berdiri pada tahun 2017 lalu, laboratorium belum menghasilkan PAD karena belum mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Akreditasi menjadi legalitas laboratorium dalam melakukan pengujian sampel dan kualitas lingkungan hidup.
“Saya berharap ini menjadi atensi pak Gubernur, ini demi kepentingan pembangunan di Kepri, semua potensi PAD harus dioptimalkan,” katanya, Kamis (5/1/2023).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau, Hendri menuturkan, pihaknya akan mengajukan akreditasi laboratorium ke KAN tahun ini.
Kendati demikian, usulan baru bisa disampaikan jika sarana prasarana dan analis laboratorium sudah lengkap.
Hendri menerangkan, saat ini, kantor laboratorium membutuhkan perbaikan dan masih kekurangan tenaga analis laboratorium.
DLHK pun berencana menganggarkan perbaikan kantor tersebut dan perekrutan analis pada APBD Perubahan 2023.
“Paling cepat jika dianggarkan di Perubahan APBD 2023,” terangnya.
Sebenarnya kata Hendri, untuk pengujian sampel dan kualitas lingkungan, Pemprov Kepri telah menandatangani MoU dengan PT. Mutu Agung Lestari.
Perusahaan ini telah mengantongi akreditasi laboratorium dari KAN sejak tahun 1997.
Dalam MoU, keduanya saling sepakat untuk bekerja sama menggunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah maupun perusahaan dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup.
Sumber daya pemerintah yang dimaksud disini salah satunya adalah peralatan milik UPT Laboratorium Lingkungan Hidup di Batam.
“Kita sudah MoU dengan PT. Mutu Agung Lestari karena belum terakreditasi, semua tenaganya dari mereka kita support bahannya,” ungkap Hendri.
Kendati demikian, Hendri menyampaikan, setakat ini belum ada pembicaraan mengenai pembagian pendapatan antara Pemprov Kepri dengan PT. Mutu Agung Lestari.
“Kalau pendapatan nya belum dibicarakan secara detail, nantinya kita jalankan dulu uji lab dengan yang ada,” ucapnya.
Hendri menambahkan, pihaknya berencana menjadikan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) jika sudah terakreditasi.
Di awal operasional laboratorium, pihaknya optimis akan berhasil mengumpulkan PAD sebesar Rp1 miliar per tahun.
“Potensi PAD nya sekitar Rp1 miliar per tahun,” tutupnya.
Penulis: Nuel
