TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau menggelar pencanangan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (31/1/2023).
Kepala Pengadilan Tinggi Kepri, Erwin Mangatas Malau mengatakan, pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM bertujuan untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik di Instansi tersebut.
“Harapannya, dengan pencanangan ini ada suatu komitmen pada instansi kami untuk melakukan Reformasi Birokrasi secara penuh,” ujar Erwin.
Erwin menyatakan pencanangan zona integritas ini juga merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam memberantas mafia peradilan ataupun makelar kasus.
Salah satu langkah kecilnya adalah dengan memperingatkan Hakim dan Pegawai, melalui narasi perlawanan terhadap korupsi maupun komitmen pelayanan di lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Kepri.
“Kami menyiapkan x banner yang berisikan kalimat-kalimat perlawanan terhadap korupsi dan juga komitmen pelayanan terhadap masyarakat,” kata Erwin.
Mantan Kepala Pengadilan Tinggi Ambon ini berharap pencanangan Zona WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Kepri mendapat dukungan dari seluruh Instansi dan Forkopimda di Kepri.
Ditempat yang sama Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Adi Prihantara menyampaikan Pemprov Kepri sangat mengapresiasi langkah Pengadilan Tinggi Kepri, yang sudah mencanangkan Zona Integritas WBK dan WBBM dilingkungan kerjanya, meskipun masih terhitung baru berdiri di Provinsi Kepri.
”Pak gubernur sangat mengapresiasi, Meskipun baru diresmikan 5 Desember tahun lalu, tapi Pengadilan Tinggi Kepri terus berbenah dengan pencanangan Zona Integritas ini,” pujinya.
Menurut Adi pencanangan zona integritas yang dilakukan Pengadilan Tinggi Kepri sangat menginspirasi seluruh stakeholder untuk berubah ke arah yang lebih baik. (*)
Editor: Nuel
