Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam wawancara doorstop di Kantor Pos Cabang Tanjungpinang, Sabtu (4/11/2023). F:Sijoritoday.com/ Immanuel Patar Mangaraja Aruan

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, pembentukan BUMD Migas masih terganjal rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang tak kunjung terbit.

Ansar mengaku telah berkomunikasi dengan Kemendagri agar penerbitan rekomendasi itu dipercepat.

“Kita sampai hari ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, kita sudah komunikasi,” katanya, Sabtu (4/11/2023).

Sebagai langkah antisipasi, ia akan menjadikan Migas sebagai sub usaha BUMD yang sudah ada saat ini.

Menurutnya, SKK Migas sudah memberikan toleransi soal itu termasuk memperpanjang masa pengusulannya.

“Antisipasi, kalau tak juga selesai, kita akan cantolkan itu di BUMD yang ada sebagai sub usaha. Masih bisa ditolerir (soal batas waktunya),” ujarnya.

Sebelumnya, SKK Migas meminta Gubernur Ansar menyiapkan dan menunjuk BUMD yang akan mengelola participating interest (PI) Migas 10 persen Wilayah Kerja Duyung.

Pemprov Kepri diminta mengirimkan berkas penunjukan BUMD pengelola PI 10 persen ke SKK Migas paling lambat 4 Oktober 2023.

Diketahui, dari PI Migas, Pemprov Kepri berpotensi menambah pendapatan Rp100-150 miliar setiap tahunnya.

“Kita kejarlah, masih ada waktu tiga bulan. Satu perusahaan Migas itu Rp100-150 miliar,” ucapnya, Senin (31/7/2023).

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here