Ilustrasi (Mekari Klikpajak)

KARIMUN,SIJORITODAY.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun menentukan besaran pajak terhadap transaksi jual beli tanah berdasarkan hasil penilaian analisa.

Kasi BPHTB Bapenda Karimun, Jupri menyampaikan, kadang ada transaksi jual beli yang telah disepakai oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, namun transaksi dibawah NJOP yang telah ditetapkan.

Misal, ungkap Jupri menjelaskan, diwilayah itu NJOP-nya Rp55 juta, terjadi kesepakatan transaksi sebesar Rp45 juta dan dinaikkan menjadi Rp75 juta.

“Dari angka itupun pajak untuk daerah BPHTB sebesar 5 persen hasilnya nihil karena harus dikurangi Rp80 juta rupiah, itu berdasarkan aturan. Namun wajib pajak atas transaksi tersebut dikenakan PPh sebesar 2,5 persen untuk negara,” katanya, Selasa (20/5/2024).

“Dasar untuk menaikan angka transaksi dari Rp45 juta ke Rp75 juta itu dilakukan berdasarkan hasil penilaian analisa yang kita lakukan, karena dilokasi itu ada bangunan. Kenaikan itu pun atas persetujuan kedua belah pihak yang melakukan transaksi,” sambungnya.

Terpisah, Ketua LPKSM Kepri 1 Karimun, Jantro Butar Butar mengatakan, penentuan besaran pajak atas dasar hasil penilaian pribari pegawai pajak dinilai janggal dan tidak masuk akal.

Dikatakan Jantro, untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas transaksi hasil jual beli tanah dan bangunan itu diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan.

“Bukan berdasarkan hasil analisa sendiri,” tegasnya.

Aturannya hanya dari nilai transaksi jual beli kedua belah pihak, berdasarkan ini lah untuk pembayaran BPHTB dan PPh.

“Untuk pengenaan pajak BPHTB sendiri itu berdasarkan pasal 87 ayat 2 huruf o, UU 28 tahun 2009,” imbuhnya.

Penulis: Sunar
Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here