Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat menyerahkan Ranperda tentang Pendirian BUMD Energi Kepri ke Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. F: Sijoritoday.com/istimewa

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyampaikan Ranperda tentang Pendirian BUMD Energi Kepri dalam rapat paripurna di Balairung Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Senin (10/6/2024).

Pembentukan BUMD Energi Kepri atau Migas ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan participating interest (PI) 10% di wilayah kerja blok migas Duyung.

Menurut Ansar, pendirian BUMD harus memenuhi beberapa ketentuan peraturan pelaksanaan, yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017.

Pendirian BUMD didasarkan pada dua hal, yakni kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

“Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk kelayakan bidang usaha BUMD, dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya,” katanya.

Pendirian BUMD Energi Kepri dinilai penting dalam mengelola PI 10 persen pada wilayah kerja blok migas Duyung.

Hal ini sebagai upaya peningkatan PAD, sejalan dengan Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan,” jelasnya.

Pemprov Kepri telah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD Energi Kepri kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Usulan tersebut dilampiri kebutuhan daerah, analisa kelayakan usaha, ringkasan laporan keuangan 3 tahun terakhir, dokumen Perda tentang APBD 3 tahun terakhir, dan dokumen RPJMD.

“Dari hasil penilaian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD Energi Kepri,” ungkapnya.

Ansar pun mengajak DPRD Provinsi Kepri untuk melakukan pembahasan dan selanjutnya disahkan Perda tentang Pendirian BUMD Energi Kepri.

“Kami mengajak DPRD Kepri, kiranya dapat melakukan pembahasan untuk selanjutnya disahkan Perda Provinsi Kepri tentang Pendirian BUMD Energi Kepri,” pintanya.

Penulis: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here