KARIMUN,SIJORITODAY.com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendesak pemerintah daerah segera menangani tingginya angka pengangguran terbuka.
Wahyu mengungkapkan, pada tahun 2023, angka pengangguran terbuka Kepri mencapai 6,80 persen atau diatas nasional yang sebesar 5,32 persen.
“Paling tinggi di Kota Batam 8,14 persen dan terendah di Kabupaten Anambas 2,55 persen,” katanya, Rabu (30/10/2024).
Wahyu menuturkan, dalam menangani pengangguran, pemerintah daerah harus mendengar aspirasi pengusaha dan pencari kerja atau Pencaker.
Menurutnya, tingginya angka pengangguran tidak hanya disebabkan minimnya lapangan kerja, tapi juga terbatasnya tenaga kerja yang berkualitas.
“Pemda harus dengarkan aspirasi pengusaha, dalam hal ini melalui para HRD dan juga para Pencaker,” ujarnya.
Anggota DPRD Kepri dua periode itu menjelaskan, dengan mendengar aspirasi berbagai pihak, Pemda dapat memformulasikan kebijakan yang tepat.
“Kalau kendalanya di minimnya tenaga kerja berkualitas, Pemda harus intensif dan perbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelatihannya. Kalau kendalanya di lapangan kerja yang minim, Pemda harus promosi investasi,” jelasnya.
Wahyu menerangkan, isu tingginya pengangguran harus segera ditangani oleh pemerintah.
Tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Siapapun kepala darahnya, isu pengangguran harus menjadi program prioritas 100 hari menjabat,” pungkasnya.
Penulis: Sunar
Editor: Nuel
