TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – PT. Pelindo Regional I Cabang Tanjungpinang membatalkan kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura.
General Manager (GM) PT. Pelindo Regional 1 Cabang Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi mengatakan, pembatalan itu setelah menerima aspirasi masyarakat.
“Menyikapi aspirasi masyarakat terkait rencana penyesuaian tarif Pas Terminal Penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura yang akan diberlakukan pada 1 Februari 2025 sebagaimana Pengumuman Nomor PU.05.01/16/1/1/GM/GM/TGPI-25 tanggal 16 Januari 2025, dengan ini kami nyatakan batal,” katanya, Kamis (30/1/2025).
Sebelumnya, kenaikan tarif ini mendapat penolakan dari masyarakat, termasuk DPRD Kepri.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyebut kenaikan tarif memberatkan masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang semakin mahal.
“Menurut saya, kebijakan itu kurang tepat, sekarang semua kebutuhan pokok mahal, ditambah kenaikan pas pelabuhan yang naik 50 persen. Ini memberatkan masyarakat,” katanya, Senin (20/1/2025).
Penolakan serupa juga disampaikan Anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang Rudy Chua.
Rudy menyampaikan, kenaikan tarif memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian.
“Kenaikan ini terlalu tinggi, memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi,” ucapnya, Minggu (19/1/2025) pagi.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pelindo tidak ada mensosialisasikan kenaikan tarif pas masuk.
Sebelumnya, kenaikan tarif ini pernah diusulkan pada tahun 2023, namun ditolak.
“Usulan kenaikan ini dulu ditolak, tidak bisa dianggap melakukan sosialisasi. Pelindo dengan aturan yang ada wajib melakukan sosialisasi tidak bisa mendadak naik,” sambungnya.
Anggota Komisi III DPRD Kepri, Muhammad Taufiq menambahkan, kenaikan tarif tidak wajar jika dibandingkan dengan fasilitas pelabuhan saat ini.
“Kenaikannya juga terlalu tinggi, 50 persen. Kondisi masyarakat juga sedang susah dengan kebutuhan pokok yang semakin mahal,” tuturnya.
Politisi PKS itu menegaskan, Pelindo harus membatalkan kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan SBP.
Selain dia, penolakan ini juga kompak disuarakan Anggota DPRD Kepri Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang.
“Teman-teman dari Dapil Tanjungpinang juga minta penjelasan, minta ditunda dan dibatalkan,” tegasnya. (*)
Editor: Nuel
