Sirajudin Nur, pemerhati kebijakan publik Provinsi Kepulauan Riau. F:Sijoritoday.com/istimewa

BATAM,SIJORITODAY.com – Pemerhati kebijakan publik, Sirajudin Nur mengkritisi rencana menjadikan seluruh wilayah Karimun dan Bintan sebagai Free Trade Zone (FTZ).

Menurutnya, kebijakan itu hanya akan mengulang pola Batam, dimana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan sosial semakin melebar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Batam tumbuh 6,69 persen pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,05 persen. Namun, tingkat pengangguran terbuka masih 7,68 persen dan lebih dari 83 ribu warga hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan bahkan naik sekitar 52 persen sejak 2017, menandakan semakin beratnya beban biaya hidup bagi masyarakat kecil.

“Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di Batam, masyarakat kecil justru terbebani biaya hidup yang tinggi, sementara keuntungan besar dinikmati pemodal dan dibawa keluar daerah,” ujar Sirajudin, Sabtu (14/9/2025).

Ia menilai FTZ menyeluruh berisiko karena mendorong ketergantungan pada modal asing dan industri ekspor, sehingga melemahkan kemandirian ekonomi lokal.

Menurutnya, ada tiga risiko utama dari FTZ menyeluruh: hilangnya basis fiskal negara akibat pembebasan bea masuk dan PPN, melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi karena upah rendah dan biaya hidup tinggi, serta ketergantungan sektoral pada manufaktur ekspor yang rentan krisis global.

Ketergantungan berlebihan pada modal asing juga menciptakan kerentanan struktural: bila perusahaan asing bangkrut atau menghentikan operasi, dampaknya langsung berupa pengangguran massal dan guncangan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Meski mengkritisi FTZ menyeluruh, Sirajudin menegaskan dirinya tidak anti-investasi.

Ia menawarkan alternatif berupa FTZ terbatas di kawasan industri atau pelabuhan, pembentukan Special Economic Zone (SEZ) berbasis pariwisata dan maritim, serta insentif fiskal selektif bagi sektor prioritas yang melibatkan UMKM dan koperasi lokal.

“Terlalu bergantung pada modal asing membuat perekonomian rapuh dan memicu dampak sosial serius. Jalan keluarnya adalah memperkuat ekonomi lokal,” tegasnya. ***

Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here