BATAM,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 di Ballroom Swissbell Harbour Bay Kota Batam, Minggu (21/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Ansar menyampaikan bahwa Kepri memiliki akses pasar yang sangat luas, yang berperan memenuhi permintaan bahan kebutuhan pokok ke negara tetangga Singapura.
“Hanya saja kita mengalami keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditi yang menjadi kebutuhan Singapura,” katanya.
Ia berharap rakor ini dapat memberikan solusi tentang bagaimana memanfaatkan peluang memasok kebutuhan ke negara tetangga.
“Seperti daging ayam, telur, sayur dan komoditi lain yang bisa dipenuhi dari daerah di Sumatera,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya rakor guna memastikan semua penyelenggaraan pembangunan daerah di wilayah Sumatera bisa mendukung percepatan pelaksanaan program Presiden Prabowo.
Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, guna memastikan semua program pembangunan bisa berjalan dan mencapai tujuan bersama.
“Karena sinergi dan koordinasi adalah kunci utama. Semua pemerintah daerah harus bisa mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing- masing,” jelas Tito.
Mendagri juga menyampaikan langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk bisa terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
Di antaranya melakukan efisiensi, mencari potensi pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat kecil dengan fokus menghidupkan sektor swasta seperti UMKM dimasing-masing wilayahnya, dan cerdas menangkap setiap program prioritas pusat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pihaknya siap menjadi jembatan nyata bagi pemerintah daerah dan pusat, terutama terkait pembahasan anggaran bagi daerah agar mengelola setiap anggaranya secara bijak.
Dalam hal ini terkait anggaran untuk kepentingan publik, seperti alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Sehingga berkurangnya TKD dari pusat, tidak mengganggu keuangan di daerah,” tambahnya.
Penulis: Nuel
