JAKARTA,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menegaskan komitmen mendukung program nasional pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Itu ia sampaikan saat audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Menara Bahari I Lantai 7, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
Ia menjelaskan, Kepri ditargetkan membangun koperasi nelayan di 100 titik kawasan perairan.
“Sebagai bentuk keseriusan, saat ini tiga titik telah selesai dibangun dan satu titik di Kabupaten Natuna sedang dalam proses pembangunan. Kami juga mengusulkan penambahan 18 titik prioritas agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pesisir dan nelayan,” katanya.
Kepada Trenggono, Ansar juga meminta dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan survei terhadap 82 titik kawasan pesisir di Kepri.
Survei topografi tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi kebutuhan infrastruktur pendukung di wilayah pesisir.
“Kami berharap survei lapangan ini dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pesisir dapat dipetakan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Trenggono memberikan apresiasi atas komitmen dan langkah cepat Pemprov Kepri dalam menyiapkan berbagai data pendukung serta usulan strategis untuk mendukung pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menurut Trenggono, Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi maritim terbesar di Indonesia dan menjadi wilayah prioritas dalam implementasi program Ekonomi Biru yang tengah dijalankan pemerintah pusat.
“Kepri memiliki posisi yang sangat strategis dengan wilayah perairan yang sangat luas. Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Trenggono.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah agar potensi yang dimiliki mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program strategis nasional. ***
Editor: Nuel
