PEKANBARU,SIJORITODAY.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Riau tahun 2026 dengan tema “Penyepakatan Daftar Data Daerah, Pengurangan Redundansi dan Penguatan Manajemen Hak Akses dalam Mendukung Satu Data Indonesia Provinsi Riau” di Kantor Bappeda Riau, Rabu (12/8/2026).
Ini menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan data daerah agar semakin terintegrasi, akurat, mutakhir, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pembangunan.
“Data merupakan pondasi utama pembangunan, karena indikator pembangunan yang baik harus bersumber dari data pembangunan yang berkualitas, agar data akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D saat membuka forum.
Menurut Helmi, data tidak boleh hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjawab berbagai pertanyaan pembangunan.
Data juga diperlukan untuk menentukan alokasi sumber daya secara tepat sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan, data yang dikelola pemerintah memiliki bentuk dan sumber yang beragam, mulai dari data statistik, keuangan, spasial hingga berbagai sumber data lainnya. Semakin kompleksnya pembangunan, dikatakannya bahwa ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi kebutuhan yang semakin penting.
“Forum ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan ketersediaan data yang mudah diakses dan dibagi pakai antarinstansi pemerintah untuk kepentingan pembangunan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,” kata Helmi.
Helmi menambahkan, penerapan Satu Data Indonesia juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya pemerintahan berbasis data di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dengan data yang berkualitas, proses perencanaan diharapkan bisa semakin berkualitas sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dilanjutkannya, forum ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi kebutuhan data, menyelesaikan berbagai persoalan dalam pengelolaan data, serta memastikan data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Penguatan keterhubungan antardata juga diperlukan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan seluruh tahapan pembangunan daerah.
“Jadikan Satu Data Indonesia menjadi bisnis pemerintahan, bukan pekerjaan tambahan saat ada permintaan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Devrizon, mengatakan data memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Menurutnya, data menjadi sumber utama bagi Bappeda maupun masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan kebijakan dan menentukan sasaran pembangunan.
“Kami di Bappeda, data menjadi sumber penyusunan dokumen perencanaan, oleh karena itu data menjadi sumber utama bagi kami dan pastinya di masing-masing OPD,” ujar Devrizon.
Ia menambahkan, ketersediaan data yang baik akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Helmi juga setuju dengan pandangan Pemprov Riau yang mengatakan bahwa kebijakan yang tepat akan mendukung upaya penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan.
Penulis: Superleni
Editor: Nuel
