TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Fraksi PKS meminta Pemprov Kepri menciptakan terobosan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022.
Anggota Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin mengatakan, APBD Kepri masih bergantung dari dana transfer pusat.
Diketahui, realisasi pendapatan setelah APBD Perubahan tahun 2021 mencapai Rp3,80 triliun atau 98,85 persen dari target Rp3,85 triliun.
Komponen penyumbang realisasi pendapatan masih di dominasi oleh transfer dana pusat dan perimbangan sebesar Rp2,40 triliun atau 63,17 persen dari total pendapatan, sedangkan PAD hanya menyumbangkan 36,11 persen atau Rp1,37 triliun.
“Ketergantungan Kepri dengan keberadaan dana bagi hasil ini mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun sebelumnya,” katanya, Senin (4/7/2022).
Selain itu, PKS juga menyoroti komponen dari PAD yaitu pendapatan retribusi daerah yang hanya Rp12,27 miliar atau 5,91 persen dari target Rp207,56 miliar.
Realisasi pendapatan retribusi daerah nyaris tidak menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 yang hanya 5,87 persen.
“Sudah 3 tahun terakhir komponen pendapatan dari retribusi daerah tidak dapat berkontribusi optimal,” terang Wahyu.
Ketua Komisi II itu pun meminta Pemprov Kepri melalui BUMD dan BP2RD membuat terobosan untuk meningkatkan penerimaan PAD di tahun 2022.
Namun, sebelum itu, Wahyu meminta agar Gubernur Ansar Ahmad mengevaluasi kinerja seluruh BUMD.
“Perlu dilakukan evaluasi peran BUMD dan kontribusinya dalam memberikan dividen kepada PAD,” pintanya.
Untuk meningkatkan PAD, Wahyu mengusulkan agar Pemprov Kepri mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya kelautan dan memanfaatkan lahan tidur atau terlantar.
Pemprov Kepri juga dapat memberikan kemudahan pajak bagi pelaku usaha pemula dan mengupayakan masuknya investasi dalam maupun luar negeri.
“Upaya-upaya ini perlu segera dilakukan demi menumbuhkan kemandirian daerah,” tambahnya.
Penulis: Helen
Editor: Nuel
