TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur mendorong transformasi digital dalam penyaluran BBM bersubsidi ke nelayan.
Menurutnya, digitalisasi penyaluran BBM akan memudahkan Pemerintah memantau distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Harusnya untuk tata niaga BBM bersubsidi di Pelabuhan Perikanan untuk nelayan, sudah di digitalisasi agar mudah dipantau secara realtime,” katanya, Rabu (24/8/2022).
Sirajudin menuturkan, sistem digital harus terintegrasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
DKP pun akan dimudahkan untuk mengukur tren pemakaian dan menghitung kebutuhan BBM bersubsidi di tahun berikutnya.
“Akan lebih mudah mengukur tren pemakaian BBM dari database nelayan yang berhak atas subsidi dan rencana kebutuhan ke depan akan lebih mudah diprediksi,” tuturnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan akan mempertimbangkan penerbitan Pergub penggunaan kartu kendali dalam pembelian BBM bersubsidi.
“Kita pelajari dulu, kalau kewenangan kita boleh seperti itu kita buat dengan kartu kendali. Kita pelajari dulu sejauh mana efektivitas nya,” ucapnya.
Ansar juga bakal membentuk tim khusus bakal membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi di level bawah.
Pembentukan tim khusus ini menyikapi banyaknya temuan-temuan penyimpangan BBM bersubsidi.
Selain itu, kuota BBM subsidi Kepri tahun ini 126.556 KL diperkirakan hanya mampu bertahan hingga bulan Oktober mendatang.
“Saya lihat pengawasannya di bawah lemah. Kita coba buat tim bersama untuk ngawasi ini termasuk TNI-Polri di daerah nanti,” katanya, Senin (22/8/2022).
Ansar membeberkan, tanpa BBM bersubsidi, Kepri bakal mengalami krisis inflasi hingga 50 persen.
Angka kemiskinan akan meningkat dan 198.000 rumah tangga perikanan terancam menganggur.
“Yang paling duluan bertambah angka kemiskinan pasti Kepri karena nelayan nya banyak ada 198.000 rumah tangga perikanan,” tambahnya.
Penulis: Nuel
