KARIMUN,SIJORITODAY.com – Pemkab Karimun menargetkan sebanyak 4.200 pekerja rentan yang tersebar di berbagai desa untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, khususnya disektor informal.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam komitmennya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan risiko kerja tinggi, seperti nelayan, petani, hingga kuli bangunan yang berdomisili di wilayah perdesaan.
Bupati Karimun, Iskandarsyah menyampaikan, Pemkab Karimun memfokuskan program ini secara khusus untuk wilayah perdesaan dengan kuota 100 pekerja rentan per desa.
Mengingat secara administratif Kabupaten Karimun memiliki total 71 wilayah terdiri dari 42 desa dan 29 kelurahan maka program tahap pertama ini akan menyasar ke 42 desa tersebut.
Perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi.
“Langkah pemberian jaminan sosial sebagai wujud nyata dari upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan berbasis desa di Kabupaten Karimun,” tegasnya.
Ia mengaku ingin memastikan para nelayan, petani, dan pekerja bangunan di desa bisa bekerja dengan tenang karena mereka terlindungi oleh negara.
Ini juga merupakan komitmen kuat Pemkab Karimun dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan program ini, Pemkab Karimun telah memperkuat dengan payung hukum, yakni Perbup Karimun Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
Kerja sama teknis dilakukan secara sinergis antara Dinas Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam.
“Sinergi diharapkan mampu memastikan validasi data berjalan baik, sehingga bantuan perlindungan dapat disalurkan tepat sasaran kepada para pekerja yang benar-benar membutuhkan,” pintanya.
Penulis: Sunar
Editor: Nuel
