Persetujuan Ranperda LPP-APBD yang dilakukan oleh DPRD di Ruang rapat paripurna DPRD Lingga, Rabu(3/8/2016). Foto : ist

LINGGA, SIJORITODAY.com– – DPRD Lingga menyetujui Ranperda Laporan Pertanggungjwaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2015 menjadi Perda dengan sejumlah catatan penting. Persetujuan tersebut dilakukan DPRD Kab. Lingga melalui Rapat Paripurna Ranperda LPP APBD 2015 menjadi Perda diruang rapat DPRD, pada Rabu (3/8/2016).

Dari hasil telaah DPRD Kab.Lingga, realisasi APBD 2015 belum mencapai target. Hal tersebut terlihat dari pencapaian PAD hanya sebesar 20,3 Milliar dari target yang telah ditetapkan sebesar 21 Milyar. Terjadi penurunan 20 Milyar dibandingkan dengan tahun 2014.

Kemudian transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat senilai Rp. 539 Milyar lebih kecil dari penerimaan transfer ditahun 2014 sebesar Rp. 640 Milyar. Sementara lain-lain, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 12 Milyar jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 24 Milyar.

Kemudian Dalam laporan tim gabungan komisi DPRD Kab. Lingga atas LPP-APBD 2015, yang disampaikan oleh Agus Marli. Laporan Pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk realisasi pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan aturannya, harus disampaikan Pemerintah kepada DPRD setelah melalui audit dan memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Terkait dengan penyajian lampiran LPP-APBD 2015 secara umum, DPRD Lingga menyatakan cukup baik dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD 2015, sekalipun terdapat banyak temuan BPK RI baik dari segi aspek sistem pengendalian interen maupun kepatuhan perundang-undangan harus menjadi perhatian dan prioritas pemkab Lingga untuk memperbaikinya.

Namun yang menjadi catatan DPRD pada LPP-APBD 2015, dikatakan Pemerintah adalah mengenai penyusunan keuangan, yang menurut legislatif belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian penataan aset tetap pada pemkab Lingga yang belum memadai agar dapat dilakukan penataan yang lebih baik lagi, sehingga semua aset yang dimiliki tidak hanya terdaftar akan tetapi juga memilik nilai-nilai yang jelas terhadap aset-aset tersebut.

Sementara itu, terkait penyajian nilai penyertaan modal pada PDAM tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Tentunya hal tersebut menjadi catatan bagi pemkab Lingga untuk dapat memperbaikinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi PAD.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya mengikut ketentuan. Untuk itu DPRD Lingga berharap agar hal ini tidak terjadi lagi, karena tidak sesuai dengan asas penyelenggaran pemerintahan dalam perundang-undangan.

“Kedepan kami meminta kepada SKPD terkait untuk disetiap pemungutan retribusi disertai dengan bukti pemungutan atau diserta tanda penerimaan agar tidak terkesan pungutan liar,” tutur Agus Marli.

Catatan terakhir yang dimuat DPRD Lingga yakni terkait dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 150 juta dan juga potensi lebihnya pembayaran senilai Rp. 13 juta atas kegiatan pengadaan pangan dan jasa pada tiga SKPD agar dapat diselesaikan segera mungkin.

Atas sejumlah temuan dan catatan itu, DPRD Lingga merekomendasikan pada Bupati dan Wakil Bupati Kab.Lingga agar pememerintah kabupaten benar-benar memperbaiki kesalahan dan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dalam setiap administrasi pemerintahan. Begitu juga terhadap pungutan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat.

“PAD perlu ditingkatkan secara bertahap tanpa harus membebani masyarakat, untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga meminta dan menekankan kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan permasalah terkait aset-aset daerah, baik yang tidak terdata maupun yang tidak digunakan, agar optimal dalam pengelolaanya. Begitu juga dengan permasalah kepatuhan terhadap perundangan-undangan yang telah ditetapkan.

 

Penulis : akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here