LINGGA, SIJORITODAY.com – – Kasus pelanggaran hukum di dunia pertambangan Kabupaten Lingga yang seharusnya dapat dituntaskan oleh penegak hukum setempat, hingga hari ini masih mendap di Polres Lingga tanpa ada tindakan. Padahal, 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Penjabat Bupati Lingga Edi Irawan pada 2015 lalu dinilai bermasalah.

Rudi Purwonugroho, Staf khusus Bupati Lingga bidang Hukum dan Pemerintahan mengatakan, penerbitan 23 IUP tambang oleh Penjabat Bupati Lingga Edi Irawan dinilai tidak wajar jika sampai saat ini masih belum dapat di usut pihak Polres Lingga. Dalam kasus ini, jangan dilihat dahulu kerugian negara. Tapi, Edi Irawan sudah menyalahgunakan kewenangan.

“Dalam Peraturan Mendagri dijelaskan, penjabat bupati sementara itu kewenangannya dan batas-batasnya. Jangankan menerbitan IUP tambang yang memang bukan kewenangan dia, memindahkan pegawai pun sebenarnya tidak bisa. Kalau saya melihat persolan ini, jelas dan terang benderang. Kita lihat dari sisi penyalahgunaan wewenangnya saja. Bisa apa tidak seorang penjabat bupati menerbitkan IUP tambang ataupun memperpanjang? Dari hal itu saja sudah jelas,” ungkapnya ketika dihubungi.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, jajaran Polres Lingga, dari Kapolres sebelumnya AKBP Surisman yang saat ini bertugas di Polres Blora hingga dengan pergantian Kapolres yang baru saat ini, yakni AKBP Mudji Supriadi, penyelidikan kasus 23 izin tambang yang tak kunjung selesai. Beberapa pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab sudah dipanggil. Puluhan saksi sudah diperiksa dalam beberapa bulan terakhir ini.

Anehnya,peningkatan terkait kasus ini belum ada. Mandeknya penanganan kasus yang sepertinya tidak ada kemajuan tersebut, kian menjadi pertanyaan sejumlah pihak serta masyarakat di Kabupaten Lingga.

Masyarakat Kabupaten Lingga menunggu aksi penegak hukum dalam menuntaskan kasus mafia pertambangan. Sejauh ini, upaya lembaga penegak hukum sekelas Polres Lingga dan Kejari Daik, terkesan belum mampu mengurai benang kusut permasalahan tambang tersebut.

“Aparat penegak hukum setingkat polres saja tak mampu menangani kasus mafia tambang yang melibatkan para pengusaha bermodal besar itu,” ungkap Adi (30), salah seorang masyarakat Daik Lingga.

Kasus mafia tambang di Lingga yang telah banyak merugikan negara dan rakyat tersebut, lebih layak ditangani lembaga penegak hukum di atasnya. Sebab, tidak ada perkembangan penyelidikan dari gelar perkara Polres Lingga. Seharusnya, dengan jangka waktu yang hampir empat bulan ini, paling tidak sudah tahu masyarakat perkembangan terbarunya.

Sementara, Kapolres Kabupaten Lingga AKBP. Mudji Supriadi saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus ini, menyuruh konfirmasi kepada Kasat Reskrim, “konfirmasi ke Kasat Reskrim aja,”pintanya.

Kasat Reskrim Kabupaten Lingga AKP. Saiful Badawi ketika di konfirmasi melalui Whatshap menjelaskan bahwa Kasus tersebut pihaknya sudah menggelar perkara, namun saat ditanya kembali bagaimana perkembangan kasus tersebut , Saiful enggan menjelaskan melalui Whatshap maupun secara menelpon.

” Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak bisa menjelaskan di WA, saya takut nanti ada mis, kalau berkenan bisa datang ke kantor biar jelas apa yg akan saya jelaskan,”sebutnya.

Bagaimanakah perkembangan kasus tersebut ,? Saiful menambahkan ,”
Kalau saya ,mau Kasih penjelasan di kantor, buat sekalian Kasih liat aturannya, kalau cuma di telpon atau WA susah,” tambahnya.
Penulis : Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here