TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com- –Empat perusahaan pelayaran antar Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Kepri, ternyata tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, (SIUPAL) dari Pemerintah Daerah, Selasa (23/08).

Bahkan Gubernur Kepri melalui Dinas Perhubungan, telah menyurati terkait pelanggaran UU tersebut.

Ke empat Perusahaan itu adalah PT. Baruna Jaya, PT. Marinatam Gemanusa, PT. Rempang Sarana Bahari, dan PT Bahtera Bestari Shipping. Kendati demikian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, tetap mengeluarkan surat Ijin Kelayakan Berlayar, serta tidak ada tindakan Hukum terhadap Pelanggaran UU tersebut.

Menanggapi Hal itu, Pengajar Ilmu Hukum di Program Studi Ilmu Hukum UMRAH Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH mengatakan bahwa KSOP diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin kelayakan berlayar, termasuk salah satu standar kelayakan berlayar itu adalah terkait status hukum kapal.

Mengacu pada UU no.17 Tahun 2008 pasal 27 dan 28 memberikan kewajiban kepada setiap angkutan perairan memiliki SIUPAL, jelas dan ada kata “wajib”, bilamana tidak di penuhi maka akan dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai UU no.17/2008.

“SIUPAL dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya, sesuai pasal 28 uu no.17 Tahun 2008, sedangkan izin kelayakan berlayar dikeluarkan oleh KSOP sesuai dengan Peraturan Menteri,” Katanya.

Dijelaskannya, SIUPAL dan Izin kelayakan berlayar dua hal yang berbeda, namun memiliki hubungan dan tidak bisa di bandingkan sebagai pengganti atas kepemilikan salah satu dari surat atau beschikking tersebut.

“Sederhananya adalah kalau angkutan tersebut diberikan izin kelayakan berlayar, maka angkutan tersebut telah memenuhi syarat kelayakan, salah satu nya status hukum atas angkutan tersebut.Status hukum yg dimaksud salah satu nya adalah kewajiban angkutan perarairan memiliki SIUPAL, bila tak terpenuhi maka izin kelaikan berlayar tersebut di anggap batal demi hukum,”Bebernya.

Sementara KSOP Kelas II Tanjungpinang Hingga kini belum dapat memberikan penjelasan, meski sudah beberapa kali dilakukan upaya konfirmasi.

Namun, Hingga selasa (23/08) KSOP masih tetap memberikan izin kelayakan berlayar kepada empat perusahaan yang tidak memiliki SIUPAL sesuai dengan Trayeknya tersebut.
Penulis : Eb

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here