LINGGA, SIJORITODAY.com – – Maraknya pengrusakan hutan mangrove (bakau) dalam pembuatan arang oleh pengusaha dapur arang disejumlah wilayah pesisir Lingga menjadi perhatian serius sejumlah pemuda tempatan. Permasalahan tersebut mengundang tanya tentang Perda dan tuntutan dari instansi terkait untuk lebih jeli menanggapi.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Lingga Utara, Mandala menilai pengrusakan dan pembabatan yang dilakukan sejumlah pengusaha dapur arang di Lingga itu ilegal.

Menurut pria yang akrab disapa Baba tersebut, meski izin pengusaha telah dikantongi dengan mengacu kepada  Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor 368/Menhut-II/2010 tanggal 21 juni 2010 tentang pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, yang berisi Pencadangan areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 12.195 Ha di Kabupaten Lingga.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini tidak terlihat mekanisme HTR itu di lakukan, sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2007, diantaranya sistem silvikultur yang mencakup reibosasi atau budidaya.

“Itu ilegal, mereka memanen bukan hasil dari yang ditanam. Minimal usia panen bakau itu 4 tahun atau 10 tahun dari ditanam. Ini tidak bakau yang kecil-kecil punya habis dibabat. Lantas kita menyalahkan siapa, pekerja , pengusaha atau instansi daerah yang tidak jeli,” ungkapnya, Jum’at (26/08).

Dikatakannya, saat ini pemerintah daerah tengah sibuk melakukan penanaman, dari padi, kelapa, serta ubi, sehingga, mangrove yang seharusnya juga menjadi perhatian, malah dengan leluasa digarap para pengusaha tanpa ada pantauan.

“Dinas hanya bisanya mampu memantau dari kantor, sementara pantauan lapangan hutan bakau kita sudah hancur. Dampaknya sangat banyak selain rusaknya bakau juga salah satunya ekosistem bakau seperti ikan, udang, ketam menghilang. Tahun dulu BLH Lingga pernah programkan penanaman, salah satunya di desa Resun Pesisir, tapi itu hanya sebagaian saja. Sementara yang sudah rusak banyak, mungkin ribuan hektar yang bisa meliputi sampai kecamatan Lingga Timur sana,” terangnya.

Ditambah Baba, sejumlah wilayah tersebut merupakan wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga aktifitas tersebut berpotensi merugikan negara dan merusak ekositem kehidupan mangrove.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan antara lain menyebutkan hutan mangrove sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah disepanjang aliran sungai dan menjaga keutuhan ekosistem alam secara keseluruhan, saat ini malah ditebang dan tanpa ada penanaman kembali.

Melihat dari sisi Kementerian Kehutanan melalui Undang-Undang Kehutanan dan UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi menyangkut sumber daya pesisir, di antaranya hutan mangrove. Kementerian Lingkungan Hidup bahkan ikut andil karena kerusakan mangrove menjadi kriteria baku kerusakan ekosistem.

Beberapa UU yang terkait di Kementerian Lingkungan Hidup tentang hutan mangrove adalah UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini, mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian. Dinas – dinas di Kabupaten Lingga turunan Kementerian tersebut dinilai lalai dalam mengembang tugas, terutama pihak Distanhut Lingga sebagai awal masalah sehingga pencurian kayu hutan mangrove yang tidak ditanam pihak pengusaha dan pemanfaatan hutan mangrove di Lingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal pidana terkait kelalaian menjalankan tugas pengawasan pengrusakan hutan jelas terisi sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013.

“Distanhut hanya fokus pada pertanian, sehingga berani mengajak pemuda untuk bertani. Begitu banyak wacana sehingga kehutanannya hilang. Kalaulah hutan bakau rusak, ekosistem lingkungan hidup terganggu. Sekarang serba susah DKP tak lagi mampu kembalikan sumber daya pesisir,” imbuhnya.

 

Penulis : Wira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here