Foto : Ilustrasi

LINGGA, SIJORITODAY.com – – Masih terbengkalainya hutan mangrove (bakau) di Kabupaten Lingga saat ini akibat kurangnya sentuhan dari pemerintah daerah untuk melakukan berbagai pengembangan dari potensi yang dimiliki.

Hutan mangrove yang merupakan sekelompok tanaman yang hidup di garis pantai dalam jangkauan pasang surut air laut tersebut ternyata memilki manfaat tersendiri. Mulai dari pengelolaan objek wisata hingga  ada sekitar 17 jenis mangrove bisa dimanfaatkan untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Namun, akibat kurangnya pengetahuan, kerjasama serta kurangnya penelitian, sehingga hutan mangrove di Kabupaten Lingga hanya dibabat untuk industri dapur arang.

Mawardi, Kepala Desa Resun Pesisir mengatakan, di Dusun Semarung yang merupakan wilayah pemerintahan desa nya, pernah berdiri sebuah pabrik industri dapur arang oleh pengusaha asal Pancur, Lingga Utara. Bahkan, dirinya mengaku untuk penebangan di wilayah tersebut pernah dilakukan pihak pengelola kepada dirinya untuk meminta izin, akan tetapi ia mengaku tidak berani mengeluarkan izin, dikarenakan bukan kewenangannya.

“Saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dulu, memang masyarakat di dusun itu (Semarung) ada memang yang menebang bakau untuk membuat arang memenuhi kebutuhan,” ungakpnya kepada SIJORITODAY.com belum lama ini.

Hal ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi Pemkab Lingga, mengingat aktifitas penebangan kayu bakau sangat berdampak kerusakan hutan mangrove terhadap abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan, namun disisi lain ini adalah merupakan hajat hidup masyarakat.

Sementara itu, Jang (40) salah seorang warga Lingga mengatakan, saat ini dengan keterbatasannya lapangan kerja yang ada, apapun pasti dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti halnya menebang kayu bakau untuk industri arang.

“Walaupun harganya murah, pasti dikerjakan masyarakat tempatan. Mau kerja lain kan susah,” ucapnya.

Bahkan, upaya pelarangan penebangan kayu bakau ini tampaknya hanya setengah hati dilakukan Pemda setempat, terbukti aktifitas pembabatan bakau untuk industri arang di sejumlah wilayah di Lingga terus berlangsung.

Secara ekonomi, hutan mangrove dapat dimanfaatkan kayunya secara lestari untuk bahan bangunan dan arang. Selain itu, hutan mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk industri peternakan lebah madu, ecotourisme dan kegiatan ekonomi lainnya.

Sayangnya, persepsi dan cara-cara dalam pemanfaatan hutan mangrove cenderung bersifat merusak serta tidak mengindahkan asas-asas kelestraiannya.

Konservasi hutan mangrove menjadi kawasan pemukiman, kawasan industri, tambak dan peruntukan lainnya terjadi secara tidak terkendali. Padahal banyak teknik yang memunginkan berbagai kegiatan pembangunan tersebut dapat berdampingan secara harmonis dengan hutan mangrove. Penebangan hutan mangrove pun dilakukan secara semena-mena melebihi kemampuan regenerasinya.

Kementerian Kehutanan melalui Undang-Undang Kehutanan dan UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi menyangkut sumber daya pesisir, di antaranya hutan mangrove.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup ikut karena kerusakan mangrove menjadi kriteria baku kerusakan ekosistem. Beberapa UU terkait hutan mangrove adalah UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mangrove merupakan sumber daya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai ruang berkembangbiaknya sumber daya ikan, ”sabuk hijau” ketika bencana, pencegah laju abrasi pantai, hingga bahan bakar kayu. Namun, tetap saja perlindungan mangrove tak optimal.

Bahkan, berdasarkan data yang dihimpun, perlindungan mangrove terkuat ada di UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU itu menempatkan hutan mangrove sebagai sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 1 angka 4), dan ada ancaman pidana terhadap penebangan dan perusakan hutan mangrove.

Pelaku perusakan diancam pidana penjara 2-10 tahun dan pidana denda Rp2 miliar hingga Rp 10 miliar.

Informasi di lapangan, saat ini adapun sejumlah wilayah yang pernah menjadi tempat pengelolaan industri dapur arang di Lingga yakni, Semarung, Kudung, Kelumu, dan yang saat ini masih diketahui beroperasi yaitu industri dapur arang di Tanjung Komeng yang juga milik pengusaha arang asal Pancur tersebut.

 

Penulis: Wira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here